Rudy Mas’ud menyampaikan, langkah awal yang akan dilakukan APPSI di bawah kepemimpinannya adalah memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat.
Menurutnya, koordinasi lintas level pemerintahan sangat penting agar pembangunan di seluruh wilayah dapat berjalan seimbang dan sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.
“Pemerintah provinsi harus bisa bersinergi dan bekerja sama dengan Pemerintah Pusat,terutama dalam pelaksanaan program pembangunan yang berkeadilan,” ujar Rudy.
Dia menilai, masih banyak disparitas pembangunan antarwilayah di Indonesia. Setiap provinsi menghadapi tantangan yang berbeda mulai dari daerah kepulauan, daerah padat penduduk, hingga daerah luas dengan penduduk sedikit. Kondisi ini, kata Rudy, membutuhkan pendekatan kebijakan yang berbeda agar tidak ada daerah yang tertinggal.
Selain itu, setiap daerah juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang beragam, mulai dari batu bara, minyak, sawit, emas, hingga timah.
Rudy menilai, potensi tersebut belum sepenuhnya dikelola secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat setempat.
“Ini yang ingin kita sinergikan. Pemerintah daerah tidak hanya menjadi penikmat kebijakan, tetapi juga harus punya peran dalam penyusunan kebijakan nasional,”ucapnya.
Rudy juga menyoroti pentingnya keterlibatan daerah dalam perumusan kebijakan fiskal, termasuk penyusunan APBN, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer ke Daerah (TKD), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Menurutnya, selama ini banyak kebijakan anggaran yang belum mencerminkan kebutuhan riil di daerah.
“Asosiasi pemerintah provinsi punya peran penting untuk memastikan suara daerah didengar. Kami ingin daerah bisa ikut memberikan masukan dalam penyusunan APBN agar kebijakan fiskal benar-benar adil dan proporsional,” katanya.
Terkait isu pemangkasan dana TKD dan DBH, Rudy menegaskan bahwa kebijakan tersebut sudah diatur melalui undang-undang.
Namun, ia menilai APPSI tetap memiliki ruang untuk melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat dalam penyusunan anggaran berikutnya.
Di sisi lain, Rudy juga memaparkan bagaimana Pemprov Kaltim kini menerapkan efisiensi anggaran secara ketat. Sejak dirinya dilantik sebagai gubernur,hampir tidak ada lagi kegiatan pemerintahan yang digelar di hotel. Langkah ini dilakukan untuk menghemat belanja dan memaksimalkan efektivitas rapat di kantor-kantor organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kami hampir tidak pernah lagi melaksanakan kegiatan di hotel. Rapat pimpinan kami putar di OPD setiap minggu agar pelayanan publik bisa langsung dipantau dan dievaluasi,” jelasnya.
Meski begitu, dia mengakui efisiensi ini turut berdampak pada sektor ekonomi, khususnya tingkat okupansi hotel di Samarinda dan daerah lainnya. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut bersifat sementara dan akan disesuaikan kembali jika kondisi fiskal daerah membaik.
Rudy menuturkan pihaknya pihaknya kini tengah menunggu hasil final APBD Perubahan 2025 dan sedang menyusun Kembali postur APBD 2026. Dengan adanya pemangkasan hingga 73 persen terhadap sejumlah pos anggaran, ia menegaskan pentingnya kreativitas daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan.
“Kami tetap optimistis. Yang terpenting, Pembangunan di Kaltim dan seluruh daerah bisa terus berjalan dengan prinsip pemerataan dan keadilan,” pungkasnya. (*/kk)