Terkait hal itu, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masud, menyebutkan besaran pemotongan itu bukan sekadar angka, melainkan ancaman langsung terhadap kemampuan fiskal dan jalannya program pembangunan di Bumi Etam. “Pemotongan hampir 71 persen ini jelas akan berpengaruh besar terhadap kekuatan fiskal daerah kita,” ujar Hamas, sapaan akrabnya kepada Korankaltim.com Senin (20/10/2025).
Dengan berkurangnya dana transfer dari pusat, Pemprov Kaltim harus segera melakukan langkah cepat dan menyeluruh untuk meninjau ulang seluruh program kerja yang sudah dirancang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.
Situasi saat ini menuntut kolaborasi erat antara legislatif dan eksekutif. DPRD bersama Gubernur Kaltim dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan segera duduk bersama dalam rapat khusus untuk menyusun strategi penyesuaian. Pemprov Kaltim saat ini juga tengah menunggu hasil asistensi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna memastikan arah kebijakan penyesuaian anggaran yang tepat. Hasil pendampingan tersebut nantinya akan menjadi acuan bagi DPRD dalam menentukan langkah-langkah strategis lanjutan.
Pemotongan TKD tersebut berasal dari total potensi anggaran daerah yang sebelumnya berada di kisaran Rp13 Triliun hingga Rp15 Triliun.
Jumlah itu jauh lebih kecil dibanding tahun lalu yang mencapai sekitar Rp20 Triliun. “Kalau tahun kemarin kita dapat Rp20 triliun, sekarang jelas berbeda jauh. Karena itu, kita akan bahas kembali bersama Gubernur, para bupati, dan wali kota se-Kaltim,” tambahnya.
Ada isyarat dari Hamas kalau APBD 2026 yang sudah disahkan pada 8 September lalu kemungkinan besar akan dibuka kembali untuk penyesuaian. Langkah ini penting agar program-program prioritas daerah tetap bisa dijalankan meski dengan sumber daya terbatas. “Fokus kami tetap pada sektor strategis seperti infrastruktur dan pelayanan publik. Semua akan dievaluasi, termasuk program-program besar yang sifatnya langsung menyentuh masyarakat,” paparnya
Seluruh elemen pemerintah daerah harus siap menghadapi situasi sulit ini dengan pendekatan efisiensi dan ketepatan sasaran. “Akan dirombak ulang, termasuk program-program JosPol dan GratisPol. Harus realistis sesuai kemampuan keuangan daerah,” pungkas Hamas.
Editor: Aspian Nur