Penggunaan Tidak Tepat Sasaran dan Distribusi Jadi Pemicu Kelangkaan LPG 3 Kg di Samarinda

Penyebab utama kelangkaan ini bukan terletak pada kurangnya pasokan, melainkan distribusi yang tidak merata serta praktik pembelian yang tidak tepat sasaran.

“Berdasarkan data Pertamina, stok LPG 3 Kg seharusnya cukup. Namun, kebijakan larangan penjualan oleh pengecer yang sempat diberlakukan pada 1 Februari membuat masyarakat panik dan membeli dalam jumlah besar. Untungnya, telah dicabut sementara oleh Presiden pada 3 Februari,” ujar Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi saat rapat dengan Pertamina dan dinas terkait, Kamis (6/2/2025).

Menurutnya, pada tahun 2024, Kota Samarinda mendapatkan kuota sekitar 9,8 juta tabung LPG 3 Kg yang seharusnya mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga kurang mampu serta pelaku usaha mikro.

Namun, di lapangan banyak gas bersubsidi justru digunakan oleh mereka yang tidak memenuhi kriteria penerima.

“Banyak orang yang seharusnya tidak berhak justru ikut membeli gas melon, sehingga warga yang benar-benar membutuhkan malah kesulitan mendapatkannya,” terangnya.

Selain itu, mekanisme pembelian di pangkalan masih bermasalah. Warga sering kali hanya diminta menunjukkan KTP tanpa menggunakan Kartu Tepat Sasaran, padahal kartu tersebut seharusnya menjadi alat kontrol utama dalam pendistribusian.

Ketidakseimbangan distribusi memaksa warga untuk mencari gas hingga ke kecamatan lain, yang menyebabkan peningkatan biaya distribusi dan lonjakan harga di pasaran.

Di tingkat pengecer, harga gas bisa mencapai Rp25 ribu hingga Rp30 ribu per tabung, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga resmi di pangkalan.

“Harus ada evaluasi ulang terkait mekanisme distribusi. Mungkin perlu dibuat kebijakan bahwa setiap lima RT memiliki satu pangkalan, agar warga tidak perlu mencari gas ke tempat lain,” jelas Iswandi.

Ia juga menyoroti penyalahgunaan gas subsidi oleh pelaku UMKM yang tidak sesuai kriteria. Berdasarkan regulasi, LPG 3 Kg hanya boleh digunakan oleh usaha dengan omzet maksimal Rp800 ribu per hari.

Namun, ditemukan banyak usaha dengan omzet jauh di atas batas tersebut tetap menggunakan gas bersubsidi.

“Perlu ada data akurat dari dinas terkait mengenai UMKM mana saja yang berhak menerima subsidi, agar distribusinya lebih tepat sasaran,” tegasnya.

Sebagai langkah lanjutan, Komisi II DPRD Samarinda akan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan (Disdag) dan instansi terkait untuk merumuskan solusi yang lebih efektif dalam penyaluran LPG 3 Kg di Samarinda.

“Kami akan merinci permasalahan yang ada, merumuskan solusi konkret, dan memastikan langkah selanjutnya segera diambil agar persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik,” tutup Iswandi.

Editor: Erwin

Penggunaan Tidak Tepat Sasaran dan Distribusi Jadi Pemicu Kelangkaan LPG 3 Kg di Samarinda

Berita Terkait

Bazar Teras Samarinda Dibongkar, Aktivitas UMKM Diminta Tak Terpusat

Kawat Tertinggal di Jantung Pasien, Komisi IV DPRD Kaltim Soroti SOP RSUD AWS Samarinda

Selalu Digelar di Tenggarong, Otorita IKN Siap Hadirkan Festival Erau di Ibu Kota Baru Tahun Depan

Kebakaran Gambut Simpang Pasir Kembali Meluas, Warga Curigai Terkait Patok Tanah

IDI Kaltim Panggil Dokter Kasus Kawat Jantung, Siapkan Penelusuran Internal

Tradisi Berladang Ujoh Bilang Tetap Berjalan, Warga Lebih Waspada Bakar Lahan

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini