Merujuk hasil Sensus Ekonomi (SE) 2016, total tenaga kerja yang terdata adalah 1.064.107. Jumlah pekerja sektor tambang batu bara hanya 12.81 persen. Jika benar-benar diterapkan, diprediksi Kaltim akan menambah angka pengangguran mencapai puluhan bahkan seratusan ribu tenaga kerja dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim, M Fathul Halim tidak menampik potensi penambahan puluhan ribu penganggur di Kaltim.
Tapi, sebelum benar-benar dijalankan kebijakan itu, ia mengatakan akan mencari kejelasan melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim.
“Ini untuk yang masih beroperasi atau tidak, nah ini yang kami belum tahu,” ucap Fathul belum lama ini.
Rencananya dalam waktu dekat ia berkoordinasi dulu dengan dinas ESDM. “Kami akan tanyakan bagaimana status ketenagakerjaannya. Kami ingin pantau dulu ke ESDM karena kami kan belum tahu,” tambahnya.
Sebagai instansi ketenagakerjaan, yang menjadi penekanan adalah kewajiban perusahaan yang harus memberikan hak karyawan, salah satunya pesangon kerja. Tapi, Fathuk tetap akan fikus pada ancaman pengangguran yang bisa menjadi bola liar jika tak diantisipasi.
Yang paling mungkin bisa dilakukan Disnaker adalah pembinaan kepada eks karyawan tambang dengan memberikan pelatihan di Balai Latiha Kerja Indonesia (BLKI) agar bisa mengembangkan skill lainnya.
“Biasanya begitu. Tapi saya mau cek dulu ya ke dinas ESDM,” katanya singkat.
Sementara itu Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak mengakui pasti ada dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pencabutan izin, yakni gejolak ekonomi dari bertambahnya angka pengangguran.
Awang Faroek mengakui jika sampai detik ini Kaltim masih sangat menggantungkan batu bara sebagai pondasi perekenomian. “Saya sadar pasti ada pengaruhnya. Tapi itu sudah perintah undang-undang. Kalau ada yang mau tempuh ke pengadilan, silakan,” tegas Awang.
Orang nomor satu di Kaltim itu justru menambahkan adanya aktifitas tambang ilegal setelah dilakukan penutupan IUP. “Tambang karung ilegal itu bisa ditangkap tangan. Lagi pula tugas tim yang diketuai Sekda belum bubar. Tim bisa ambil keputusan sampai persoalan ini tuntas,” ucap Awang.
Terpisah Wakil Walikota Samarinda Nusyirwan Ismail justru mendukung langkah Gubernur. Ia menyebut, Samarinda tak akan terpengaruh dengan pencabutan IUP tersebut. Pasalnya, Kota Samarinda sebagai Kota yang mengandalkan sektor jasa dan perdagangan, meski sektor tambang menyumbang, namun tak sepenuhnya bergantung dari sektor emas hitam tersebut.
“Itu (pencabutan) IUP, tak akan membebani tingkat PHK di Samarinda,” katanya ditemui di Samarinda Senin (12/6) kemarin. (rs)
