Ratusan sopir truk berdemontrasi selain membawa truk juga membentangkan spanduk yang berisi tuntutan aksi.
Ketua GSD Rusdi kepada Korankaltim.com menjelaskan, keluhan seluruh sopir truk ada pada perpanjangan fuel card dimana fuel card harus menyertakan kelolosan uji kir dan memenuhi standarisasi ukuran bak pada truknya. Selain itu para supir terkendala dengan masalah pendanaan.
"Kalau kami tidak dapat Brizi (fuel card) otomatis tidak bisa beli solar, pasti itu membuat kami tidak kerja dan pasti tidak ada dana untuk pemotongan bak. Tidak ada penjelasan merubah bentuk dimana sedangkan truk kami sudah tua-tua belum ada jalur kesitu," papar Rusdi diselaa aksi demo siang tadi.
Fuel card diakui sebagai upaya pemerintah kota untuk mewaspadai penyelewengan namun kendala perizinan menjadikan para sopir terbebani. Sementara terkait solar, kelangkaan BBM itu tanggungjawab Pertamina.
"Kalau mungkin stok ditambahi oleh Pertamina mungkin tidak langka seperti sekarang ini. Pembukaan kembali SPBU yang menjual solar juga jangan di persempit," harapnya.
Sementara PMII Samarinda melalui Koordinator Lapangan Demontrasi Ahmad Naelul Abrori menjelaskan, mereka mengawal keresahan masyarakat mengenai kelangkaan BBM solar dan membantu menuntaskan permasalahan sopir truk.
“Ada beberapa tuntutan kami, diantaranya mengatasi dan menuntaskan kelangkaan BBM solar di Samarinda, menyetop dan menangkap mafia solar yang mengakibatkan kelangkaan, mengawasi dan menindak tegas SPBU yang nakal, membentuk gugus tugas pengawasan independen yang melibatkan masyarakat, memberantas dan mengadili calo-calo yang meloloskan izin tanpa syarat,” sebut Abrori.
Sementara Ketua Umum PC PMII Samarinda Usamah Ahmad Syahid menegaskan jika dalam waktu dekat Wali Kota Samarinda H Andi Harun tidak menindak tuntutan yang diberikan oleh massa aksi mereka akan melakukan demontrasi kembali dengan jumlah massa yang lebih besar.
"Kami akan terus follow up supaya tuntutan bisa direalisasikan dan permasalahan BBM kembali teratasi. Jika diperlukan nanti kami akan kembali demo menurunkan masa yang lebih banyak lagi," tegas Syahid.
Andi Harun yang menemui para pendemo dan diminta menandatangai angket perjanjian menolak karena ada regulasi-regulasi yang harus dipatuhi.
Andi Harun meminta tuntutan aksi massa dikaji lebih lanjut dan diatasi secara bersama. "Saya tidak bisa asal tanda tangan, tapi kalau terbukti ada yang melakukan penyelewengan dan sebagainya silahkan lapor dan kita semua kaji bersama," tegas Andi Harun.
Penulis: Linda Mulyani
Editor: Aspian Nur
