1 menit baca1.395 kali dibaca
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara disambut positif DPRD Kaltim.
Menurut Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim Syafruddin, itu merupakan angin segar bagi daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) menjadi lebih baik.
Semua kini menjadi jelas dan terang soal siapa bertugas sebagai apa. Saat ini pemprov telah jelas memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin kepada pengusaha pertambangan, sehingga check and balance yang sebelumnya hilang kembali ada. “DPRD pun bisa melakukan monitoring,” kata Udin –sapaan akrabnya.
Politisi asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyebut dengan adanya kewenangan untuk pengawasan, maka aktivitas pertambangan ilegal yang selama ini marak, bisa menjadi terang dalam pengentasannya.
“Daerah sudah ada kewenangan, berkapasitas untuk mengontrol pihak mana saja dan di area mana,” paparnya.
Namun saat ini menjadi ujian bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan baru tersebut, apakah ketika kewenangan ini berpindah tangan mereka mampu untuk menertibkan illegal mining atau tidak.
“Kami tantang Gubernur Kaltim, rakyat menantangnya. Menggunakan kekuatan apa untuk berantas penambang ilegal. Bagaimana caranya untuk memberantas illegal mining,” tegas Udin.
Penulis: */Faisal Ays
Editor: Aspian Nur
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Kamis, 1 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.44
Dzuhur
12.05
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
