Dikonfirmasi ke Pemprov Kaltim, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa menentukan lokasi jika dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan belum lengkap.
“Penlok itu mesti ada data lengkap. Lahan yang dibutuhkan di mana saja. Itu semua masih di BPJT,” beber pria yang akrab disapa Nanda ini.
Nanda mengakui bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima berkas tersebut. Namun ia tak menutup kemungkinan, bahwa bisa saja berkas-berkas tersebut sudah langsung masuk ke Gubernur Kaltim, selaku kepala daerah.
“Mungkin juga suratnya langsung ke Pak Gubernur. Karena Gubernur nanti yang menentukan, kan lintas kabupaten/kota,” pungkasnya.
Penulis: Permata S. Rahayu
Editor: Supiansyah
Dikonfirmasi ke Pemprov Kaltim, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa menentukan lokasi jika dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan belum lengkap.
“Penlok itu mesti ada data lengkap. Lahan yang dibutuhkan di mana saja. Itu semua masih di BPJT,” beber pria yang akrab disapa Nanda ini.
Nanda mengakui bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima berkas tersebut. Namun ia tak menutup kemungkinan, bahwa bisa saja berkas-berkas tersebut sudah langsung masuk ke Gubernur Kaltim, selaku kepala daerah.
“Mungkin juga suratnya langsung ke Pak Gubernur. Karena Gubernur nanti yang menentukan, kan lintas kabupaten/kota,” pungkasnya.
Penulis: Permata S. Rahayu
Editor: Supiansyah