Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan dan Promosi , Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Samarinda, Sofyan Adi Wijaya mengatakan perubahan itu resmi bersal dari Kementerian, untuk PPPK Guru juga memang langsung dinaungi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Adi membeberkan adanya informasi perubahan pengumuman itu juga dirasa perlu untuk diunggah pada akun resmi BKPPD Samarinda, agar tak menjadi kebingungan bagi para pelamar. Dijelaskan untuk perubahannya terdapat dua poin yang harus diketahui oleh para pelamar lantaran ada salah satu di antaranya yang dihapuskan. "Pertama tidak lagi mempersyaratkan surat pernyataan, kedua upload ijazah disertai dengan transkip, kalau sebelumnya hanya ijazah saja," ucapnya Selasa (13/7/2021).
Disinggung mengenai alasan perubahan, Adi tak mengetahui pasti apa yang mendasari persyaratan tersebut berubah, sebab pihaknya hanya bersifat meneruskan informasi yang keluar dari Pemerintah Pusat.
Penulis : Claudius Vico
Editor : Bambang Irawan
Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan dan Promosi , Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Samarinda, Sofyan Adi Wijaya mengatakan perubahan itu resmi bersal dari Kementerian, untuk PPPK Guru juga memang langsung dinaungi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Adi membeberkan adanya informasi perubahan pengumuman itu juga dirasa perlu untuk diunggah pada akun resmi BKPPD Samarinda, agar tak menjadi kebingungan bagi para pelamar. Dijelaskan untuk perubahannya terdapat dua poin yang harus diketahui oleh para pelamar lantaran ada salah satu di antaranya yang dihapuskan. "Pertama tidak lagi mempersyaratkan surat pernyataan, kedua upload ijazah disertai dengan transkip, kalau sebelumnya hanya ijazah saja," ucapnya Selasa (13/7/2021).
Disinggung mengenai alasan perubahan, Adi tak mengetahui pasti apa yang mendasari persyaratan tersebut berubah, sebab pihaknya hanya bersifat meneruskan informasi yang keluar dari Pemerintah Pusat.
Penulis : Claudius Vico
Editor : Bambang Irawan
