Kepala DLH Samarinda Nurrahmani menyebutkan penarikan retribusi itu sebesar Rp 7.500 per bulannya. Dalam hal ini pihaknya menyediakan sebanyak 10 petugas yang akan melakukan penarikan dari pintu ke pintu. “Nah sementara itu dalam data kami ada 7.716 rumah yang belum berlangganan dengan Perumdam, jadi bisa diperkirakan satu orang bisa menangani 2 Kecamatan dan mendatangi 800 rumah,” ucapnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (1/7).
Sementara itu ia membeberkan bahwa saat ini pihaknya juga tengah menunggu fitur pembayaran dengan menggunakan metode online, sehingga mampu memudahkan warga masyarakat untuk melakukan pembayaran. “Jadi kita juga sudah melakukan penghitungan. Jika ini berjalan efektif dalam sebulan kita bisa mengumpulkan sebesar Rp 57 miliar yang akan masuk ke kas daerah,” jelasnya.
Yama sapaan karibnya menegaskan bahwa ketentuan itu juga berdasarkan aturan hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum, namun dalam perjalanannya hanya diterapkan kepada warga yang rumahnya tersambung pipa Perumdam Terta Kencana Samarinda. Karena itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim turut merekomendasikan untuk diterapkan secara merata. “Makanya sekarang kami coba untuk diterapkan kepada seluruh masyarakat,” tandasnya.
Penulis: */Vico
Editor : Bambang Irawan
Kepala DLH Samarinda Nurrahmani menyebutkan penarikan retribusi itu sebesar Rp 7.500 per bulannya. Dalam hal ini pihaknya menyediakan sebanyak 10 petugas yang akan melakukan penarikan dari pintu ke pintu. “Nah sementara itu dalam data kami ada 7.716 rumah yang belum berlangganan dengan Perumdam, jadi bisa diperkirakan satu orang bisa menangani 2 Kecamatan dan mendatangi 800 rumah,” ucapnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (1/7).
Sementara itu ia membeberkan bahwa saat ini pihaknya juga tengah menunggu fitur pembayaran dengan menggunakan metode online, sehingga mampu memudahkan warga masyarakat untuk melakukan pembayaran. “Jadi kita juga sudah melakukan penghitungan. Jika ini berjalan efektif dalam sebulan kita bisa mengumpulkan sebesar Rp 57 miliar yang akan masuk ke kas daerah,” jelasnya.
Yama sapaan karibnya menegaskan bahwa ketentuan itu juga berdasarkan aturan hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum, namun dalam perjalanannya hanya diterapkan kepada warga yang rumahnya tersambung pipa Perumdam Terta Kencana Samarinda. Karena itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim turut merekomendasikan untuk diterapkan secara merata. “Makanya sekarang kami coba untuk diterapkan kepada seluruh masyarakat,” tandasnya.
Penulis: */Vico
Editor : Bambang Irawan
