"Inilah yang menjadi beban kita untuk mencari bagaimana formasinya," ucapnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Minggu (13/6). Ali menjelaskan ada beberapa langkah yang akan disampaikan kepada Wali Kota Samarinda, Andi Harun yaitu dengan melakukan rasionalisasi jumlah pegawai terutama kepada non ASN di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kemudian dari jumlah pegawai non ASN juga nantinya akan dipilah berapa banyak pekerja dengan fungsi analis, administratif dan kerja kasar, dari situ pihaknya akan menemukan berapa jumlah pasti untuk posisi non ASN. Ali menyebutkan rasionalisasi itu dilakukan agar bagaimana jalannya roda pemerintahan dapat efektif dan termasuk dapat menekan anggaran biaya belanja pegawai.
"Tercatat untuk pengeluaran itu bisa mencapai 48,5 persen dari keseluruhan APBD," jelasnya. Jika efesiensi anggaran sudah bisa dilakukan oleh Pemkot Samarinda maka pada sektor lain yang masih kurang ditopang APBD bisa dilarikan ke arah tersebut.
Namun kembali ditegaskan oleh Ali bahwa hal itu sementara ini masih menjadi hasil rapat yang akan disampaikan kepada pimpinan, sehingga belum ada keputusan. "Kita juga sementara masih mencarikan peluang bagaimana PTTH kita ini bisa kita salurkan ke formasi PPPK," tandasnya.
Penulis : Claudius Vico
Editor : Bambang Irawan
"Inilah yang menjadi beban kita untuk mencari bagaimana formasinya," ucapnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Minggu (13/6). Ali menjelaskan ada beberapa langkah yang akan disampaikan kepada Wali Kota Samarinda, Andi Harun yaitu dengan melakukan rasionalisasi jumlah pegawai terutama kepada non ASN di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kemudian dari jumlah pegawai non ASN juga nantinya akan dipilah berapa banyak pekerja dengan fungsi analis, administratif dan kerja kasar, dari situ pihaknya akan menemukan berapa jumlah pasti untuk posisi non ASN. Ali menyebutkan rasionalisasi itu dilakukan agar bagaimana jalannya roda pemerintahan dapat efektif dan termasuk dapat menekan anggaran biaya belanja pegawai.
"Tercatat untuk pengeluaran itu bisa mencapai 48,5 persen dari keseluruhan APBD," jelasnya. Jika efesiensi anggaran sudah bisa dilakukan oleh Pemkot Samarinda maka pada sektor lain yang masih kurang ditopang APBD bisa dilarikan ke arah tersebut.
Namun kembali ditegaskan oleh Ali bahwa hal itu sementara ini masih menjadi hasil rapat yang akan disampaikan kepada pimpinan, sehingga belum ada keputusan. "Kita juga sementara masih mencarikan peluang bagaimana PTTH kita ini bisa kita salurkan ke formasi PPPK," tandasnya.
Penulis : Claudius Vico
Editor : Bambang Irawan
