“Itu sepenuhnya wewenang pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan,” ujar pria yang akrab disapa Ivan, pada Senin (19/4/2021).
Ivan pun menjelaskan maksud Gubernur Kaltim seputar larangan bepergian pada 26 April tersebut, merupakan langkah antisipasi yang kemungkinan diambil pemerintah pusat. Karena melihat atmosfer masyarakat yang pulang kampung atau mudik sebelum tanggal yang dilarang pemerintah, mulai meningkat.
“Karena dari informasi yang diterima, permintaan tiket pesawat meningkat tajam. Makanya ada kemungkinan pembatasan sebelum tanggal larangan mudik itu,” paparnya.
Hingga saat ini Ivan menyebutkan Pemprov Kaltim masih beracuan pada larangan mudik yang sudah ditetapkan pemerintah, yakni sejak tanggal 6 hingga 17 Mei. Aparat pemerintahan, terutama di lingkungan Pemprov Kaltim diminta untuk tidak bepergian selama periode tersebut, bahkan termasuk tanggal di luar yang sudah ditentukan.
Penulis: Permata S. Rahayu
Editor: Aspian Nur
“Itu sepenuhnya wewenang pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan,” ujar pria yang akrab disapa Ivan, pada Senin (19/4/2021).
Ivan pun menjelaskan maksud Gubernur Kaltim seputar larangan bepergian pada 26 April tersebut, merupakan langkah antisipasi yang kemungkinan diambil pemerintah pusat. Karena melihat atmosfer masyarakat yang pulang kampung atau mudik sebelum tanggal yang dilarang pemerintah, mulai meningkat.
“Karena dari informasi yang diterima, permintaan tiket pesawat meningkat tajam. Makanya ada kemungkinan pembatasan sebelum tanggal larangan mudik itu,” paparnya.
Hingga saat ini Ivan menyebutkan Pemprov Kaltim masih beracuan pada larangan mudik yang sudah ditetapkan pemerintah, yakni sejak tanggal 6 hingga 17 Mei. Aparat pemerintahan, terutama di lingkungan Pemprov Kaltim diminta untuk tidak bepergian selama periode tersebut, bahkan termasuk tanggal di luar yang sudah ditentukan.
Penulis: Permata S. Rahayu
Editor: Aspian Nur