Seyogianya, seluruh warga dijamin oleh negara memiliki hak konstitusional untuk mendapat jaminan dan keadilan atas perlindungan kepastian hukum. Namun, akibat tidak sedikit masyarakat yang tidak paham.
Udin mencoba sosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5/2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. "Jadi ini untuk memberikan pemahaman terkait bantuan hukum yang juga nantinya untuk melindungan masyarakat," sebut Udin.
Politisi asal Berau ini mengungkapkan semua permasalahan warga yang berhubungan dengan hukum, bisa diberikan pendampingan secara gratis dan kelak ada LBH untuk pendampingan, yang alokasi anggarannya berasal dari APBD.
Jadi, edukasi ini sangat membantu masyarakat yang belum mengerti atau belum mengetahui, produk dari Pemerintah Daerah (Pemda). Harapannya, masyarakat bisa memahami dan tersentuh dari peraturan atau hasil dari produk hukum yang dibuat oleh Pemda. (adv)
Penulis : Faishal Ays
Editor: Aspian Nur
Seyogianya, seluruh warga dijamin oleh negara memiliki hak konstitusional untuk mendapat jaminan dan keadilan atas perlindungan kepastian hukum. Namun, akibat tidak sedikit masyarakat yang tidak paham.
Udin mencoba sosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5/2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. "Jadi ini untuk memberikan pemahaman terkait bantuan hukum yang juga nantinya untuk melindungan masyarakat," sebut Udin.
Politisi asal Berau ini mengungkapkan semua permasalahan warga yang berhubungan dengan hukum, bisa diberikan pendampingan secara gratis dan kelak ada LBH untuk pendampingan, yang alokasi anggarannya berasal dari APBD.
