Y melakukan kerjasama dengan sembilan perusahaan lain yang notabenenya bukan usaha perkebunan. Bahkan dari sembilan perusahaan tersebut enam diantaranya merupakan perusahaan fiktif. Ia mendirikan perusahaan PT Dwi Palma Lestari dan menunjuk temannya sendiri sebagai direkturnya berinisial N yang juga ditetapkan sebagai tersangka. “N sudah kami tetapkan sebagai tersangka sejak 5 Oktober 2020,” jelasnya
Perkara ini dilakukan bersama-sama antara tersangka Y dan N. Kerugian negara berdasarkan audit BPKP Kaltim ditetapkan sebesar Rp29,7 miliar. “Semula dari penyertaan modal itu Rp27 miliar, kemudian tim BPKP hitung laba sehingga total Rp29,7 miliar,” kata Prihatin.
Berkas sudah P21 alias lengkap sehingga pihaknya menyerahkan kepada Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Samarinda untuk melakukan sidang di Pengadilan Tipikor Samarinda. “JPU nya nanti campuran dari Kejari Samarinda dan Kejati Kaltim,” sebutnya.
Y dijerat pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman minimal empat tahun. (*)
Penulis: Faishal Yasir
Editor: Aspian Nur
* Berita/artikel ini sudah terbit di Koran Kaltim edisi cetak tanggal 04 November 2020
Y melakukan kerjasama dengan sembilan perusahaan lain yang notabenenya bukan usaha perkebunan. Bahkan dari sembilan perusahaan tersebut enam diantaranya merupakan perusahaan fiktif. Ia mendirikan perusahaan PT Dwi Palma Lestari dan menunjuk temannya sendiri sebagai direkturnya berinisial N yang juga ditetapkan sebagai tersangka. “N sudah kami tetapkan sebagai tersangka sejak 5 Oktober 2020,” jelasnya
Perkara ini dilakukan bersama-sama antara tersangka Y dan N. Kerugian negara berdasarkan audit BPKP Kaltim ditetapkan sebesar Rp29,7 miliar. “Semula dari penyertaan modal itu Rp27 miliar, kemudian tim BPKP hitung laba sehingga total Rp29,7 miliar,” kata Prihatin.
Berkas sudah P21 alias lengkap sehingga pihaknya menyerahkan kepada Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Samarinda untuk melakukan sidang di Pengadilan Tipikor Samarinda. “JPU nya nanti campuran dari Kejari Samarinda dan Kejati Kaltim,” sebutnya.
Y dijerat pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman minimal empat tahun. (*)
Penulis: Faishal Yasir
Editor: Aspian Nur
* Berita/artikel ini sudah terbit di Koran Kaltim edisi cetak tanggal 04 November 2020
