Komisioner KPU Kota Samarinda, Dwi Haryono mengatakan pertemuan ini sangat penting dan cukup krusial, karena masyarakat binaan pun memiliki hak untuk memilih. "Jadi harus kita akomodir keseluruhan, dan jaga hak pilihnya," kata Dwi, Selasa (29/9/2020) tadi.
Berdasarkan Surat Edaran (SE) KPU Nokor 818 Tahun 2020, warga binaan yang memenuhi syarat akan dimasukan dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersendiri. Hal ini memberikan kewenangan KPU agar dapat mendirikan TPS di dalam lapas ataupun rutan apabila pemilihnya cukup signifikan, sedangkan jika pemilihnya sedikit, akan dimasukan dalam TPS terdekat.
"Kemungkinan Rutan Kelas II A, Lapas Kelas II A dan Lapas Narkotika akan dibentuk TPS baru, sedangkan Balai Rehabilitasi akan digabungkan dengan TPS terdekat," sebut Dwi. (adv)
Penulis : Faishal Alwan Yasir
Editor: Aspian Nur
Komisioner KPU Kota Samarinda, Dwi Haryono mengatakan pertemuan ini sangat penting dan cukup krusial, karena masyarakat binaan pun memiliki hak untuk memilih. "Jadi harus kita akomodir keseluruhan, dan jaga hak pilihnya," kata Dwi, Selasa (29/9/2020) tadi.
Berdasarkan Surat Edaran (SE) KPU Nokor 818 Tahun 2020, warga binaan yang memenuhi syarat akan dimasukan dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersendiri. Hal ini memberikan kewenangan KPU agar dapat mendirikan TPS di dalam lapas ataupun rutan apabila pemilihnya cukup signifikan, sedangkan jika pemilihnya sedikit, akan dimasukan dalam TPS terdekat.
"Kemungkinan Rutan Kelas II A, Lapas Kelas II A dan Lapas Narkotika akan dibentuk TPS baru, sedangkan Balai Rehabilitasi akan digabungkan dengan TPS terdekat," sebut Dwi. (adv)
Penulis : Faishal Alwan Yasir
Editor: Aspian Nur
