Koordinator Jatam Kaltim, Pradharma Rupang menuturkan, kejadian tragis itu bermula saat Novita Sari bersama kedua rekannya berencana liburan ke kebun binatang di wilayah Kem Baru. Sesampai di lokasi, ternyata kebun binatang yang diinginkan ternyata sudah tidak ada.
Tak ingin liburan sia-sia, mereka sepakat berenang lubang tambang. Lubang tabang yang mirip danau itu luasnya sekitar 3 kali lapangan sepak bola dengan kedalaman tengah 35 meter.
"Lubang tambang tempat meninggalnya Novita Sari ditinggalkan begitu saja oleh perusahaan, sejak pertegahan 2015. Diantara Kampung Muara Tae dan Kampung Belusuh yang hanya berjarak 14 kilometer, terdapat 6 lubang tambang tak terurus. Bahkan Dinas Pertambangan Kaltim menyebut perusahaan ini meninggalkan sebanyak 35 lubang menganga," ujar Rupang -sapaan akrab- Pradharma Rupang dalam pesan tertulis yang diterima media ini, Selasa (4/7).
Hasil penelusuran Jatam Kaltim mengungkap, jarak antara lubang tambang dengan pemukiman hanya berjarak 100 meter. Dekatnya lubang tambang dengan pemukiman kata Rupang jelas melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 4 Tahun 2012 tentang Indikator Ramah Lingkungan untuk Usaha atau Kegiatan Penambangan Terbuka Batu Bara minimal 500 meter.
Di sisi lain, perusahaan yang meninggalkan lubang tambang tanpa adanya penutupan kembali melanggar ketentuan PP No 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca tambang yang mewajibkan reklamasi setelah tidak adanya operasi produksi terhitung paling lambat 30 hari kalender.
Jatuhnya kembali korban, tak hanya menyisakan pilu bagi keluarga, namun menunjukkan betapa makin semena-menanya para pemegang IUP. Mereka seolah tak memperhatikan dampak lingkungan dan sosialnya. Selain itu lanjut Rupang, ini juga mengindikasi-kan sebaran tempat kejadian perkara juga meluas yang dimulai dari Samarinda, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara kini giliran Kabupaten Kutai Barat.
"Tidak ada cara lain bagi pemerintah, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur Kaltim kecuali menegakan hukum, sudah diatur menyangkut Pidana Lingkungan Hidup sesuai pasal 97–112 pada UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pencabutan Izin dan Pemulihan Lingkungan Hidup. Jika tidak maka korban tewas di lubang tambang akan terus bertambah dan bertambah," ungkap Rupang. (*/rs)
