Usulan itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kutai Barat Yuliadi yang menyebut rangkaian Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW X PPP Kaltim pada 4 Februari lalu di Hotel Aston Samarinda berlangsung dalam kondisi tidak ideal dan sarat persoalan prosedural.
Muswil PPP Kaltim disebut Yuliadi cacat prosedural, karena terdapat sejumlah tahapan organisasi yang tidak dijalankan sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) partai.
“Kami sudah menyampaikan keberatan dan interupsi sejak sebelum sidang dimulai. Ada tahapan yang tidak dilalui secara prosedural, tetapi tetap dipaksakan berjalan,” ujar Yuliadi kepada Korankaltim.com, Kamis (5/2/2026) hari ini.
Secara jumlah suara dirinya berada pada posisi minoritas dan kalah dalam forum karena sebagian besar peserta Muswil dinilai solid mendukung satu kubu tertentu.
“Secara voting saya sudah menduga akan kalah. Posisi saya satu lawan delapan atau sembilan. Mereka solid, sementara saya berjuang sendiri,” papar Yuliadi.
Kondisi Muswil disebutnya diwarnai tekanan psikologis terhadap sejumlah pengurus DPC dan tidak dapat bersikap frontal karena situasi forum yang dinilainya tidak kondusif.
“Pengamanan sangat ketat, aparat hukum banyak. Situasi ini menekan secara psikologis, bukan hanya saya tapi juga teman-teman DPC. Ini tidak seperti Muswil pada umumnya,” paparnya.
Yuliadi juga mempertanyakan keabsahan salah satu peserta Muswil dari Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Hingga Muswil berlangsung, ia mengaku tidak pernah melihat surat keputusan (SK) kepengurusan terbaru dari DPC Mahulu.
Meski kalah secara suara dalam forum, Yuliadi menyatakan tetap menggunakan haknya sebagai Ketua DPC untuk mengusulkan calon Ketua DPW PPP Kaltim ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Ia mengaku telah meminta penjelasan langsung kepada Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PPP, Jabal Idris, sebelum meninggalkan forum Muswil.
“Saya bertanya langsung, apakah saya sebagai Ketua DPC boleh mengusulkan satu nama calon. Jawaban Wasekjen jelas, boleh. Bahkan DPP bisa memutuskan di luar usulan tim formatur,” jelas Yuliadi.
Berdasarkan hal tersebut, Yuliadi secara resmi mengajukan Mimi Meriami sebagai calon Ketua DPW PPP Kaltim, meski tidak masuk dalam tim formatur hasil Muswil.
Dalam waktu dekat ia akan melaporkan kondisi Muswil Kaltim secara langsung kepada Ketua Umum PPP, baik secara lisan maupun tertulis.
“Kami akan melaporkan kondisi riil yang terjadi di Muswil ini. Keputusan tetap di tangan DPP, tetapi kewajiban kami adalah menyampaikan fakta,” pungkasnya.
Editor: Aspian Nur