Ketua Bawaslu Kaltim Hari Dermanto mengatakan pelatihan ini bukan berarti mendikotomi kaum perempuan, tetapi untuk membangun perspektif perlu dan pentingnya perempuan terlibat dalam berdemokrasi.
Melihat analisis wacana gerakan feminisme, itu disebabkan akibat ketidakadilan gender. Dalam politik pun terkadang cenderung patriarkis.
"Kami ingin lahir satu gerakan politik perempuan yang bisa memberikan sentuhan yang lebih sejuk. Pemilu yang nuansanya dengan cinta kasih. Tentu demi menciptakan kader pengawas pemilu berbasis perempuan," kata Hari.
Dalam kontestasi di Bawaslu, keterlibatan perempuan cukup minim, padahal hukum tidak membatasi keberadaan perempuan dalam pengawas dan kontestasi politik. Karenanya dibuat kelas ini demi membangun keterlibatan perempuan sebagai pengawas pemilu.
"Pilihan perempuan untuk menjadi partisipan dalam kontestasi atau penyelenggara pemilu mungkin bukan pilihan mereka. Bukan kesempatan yang tertutup, tapi cenderung ga memilih ruang itu," jelasnya.
Dibuatnya kelas ini agar ke depan jumlah kontestasi perempuan dalam proses menjadi penyelenghara pemilu bisa lebih kompetitif. Tak hanya itu, namun dalam kontestasi sebagai peserta pemilu juga.
"Perkaderan ini bukan hanya untuk kepentingan Bawaslu semata tapi umum. Karena keterampilan yang diberikan itu bisa digunakan dalam proses demokrasi, mau jadi pengawas penyelenggara maupun peserta pemilu," sebut Hari.
Anggota Bawaslu Kaltim Galeh Akbar Tanjung menyampaikan diadakannya pelatihan ini guna para kaum perempuan dapat menjadi subyek bukan obyek politik.
Menurutnya, kesadaran perempuan sudah sepatutnya digugah agar daapt turut melakukan kegiatan kontrol terhadap partai politik.
"Mereka bukan menjadi objek politik tapi subyek. Bukan hanya untuk diambil suaranya tapi mereka bisa mengontrol pemilu," ucap Galeh.
Saat perempuan menghadiri kegiatan kampanye, mereka dapat menawarkan gagasan terkait perlindungan terhadap kaum perempuan.
"Jadi lebih pada kontrolnya. Perempuan melek politik," tutup Galeh. (Adv)
Penulis: Faishal Ays
Editor: Aspian Nur