Syarat Tak Lengkap, Kemenkum HAM Tolak Permohonan Pengesahan Demokrat Versi KLB

Pada pemeriksaan tahap pertama, Kemenkumham meminta pemohon untuk melengkapi kekurangan dokumen yang disyaratkan. Namun, sampai batas waktu yang diberikan, masih ada beberapa hal yang kurang. Diantaranya, tidak disertai perwakilan dari Dewan Pengurus Daerah (DPD), Dewan Pengurus Cabang (DPC), serta tidak ada mandat ketua DPD dan DPC.

"Dengan demikian pemerintah menyatakan permohonan hasil KLB di Deli Serdang, ditolak," tukas Yasonna Laoly. Yasonna menambahkan, mengenai adanya argumen yang disampaikan kepada Kemenkumham tentang AD/ART tidak sesuai dengan UU Partai Politik. Tegas dia, bahwa menggunakan rujukan AD/ART yang terdaftar di catatan Kemenkumham tahun 2020. "Kami tidak berwenang untuk menilainya, biarlah itu menjadi ranah pengadilan," tukasnya.[]

Penulis : Faishal Ays

Editor : Rusdi

Syarat Tak Lengkap, Kemenkum HAM Tolak Permohonan Pengesahan Demokrat Versi KLB

Berita Terkait

Bazar Teras Samarinda Dibongkar, Aktivitas UMKM Diminta Tak Terpusat

Kawat Tertinggal di Jantung Pasien, Komisi IV DPRD Kaltim Soroti SOP RSUD AWS Samarinda

Selalu Digelar di Tenggarong, Otorita IKN Siap Hadirkan Festival Erau di Ibu Kota Baru Tahun Depan

Kebakaran Gambut Simpang Pasir Kembali Meluas, Warga Curigai Terkait Patok Tanah

IDI Kaltim Panggil Dokter Kasus Kawat Jantung, Siapkan Penelusuran Internal

Tradisi Berladang Ujoh Bilang Tetap Berjalan, Warga Lebih Waspada Bakar Lahan

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini