Pada pemeriksaan tahap pertama, Kemenkumham meminta pemohon untuk melengkapi kekurangan dokumen yang disyaratkan. Namun, sampai batas waktu yang diberikan, masih ada beberapa hal yang kurang. Diantaranya, tidak disertai perwakilan dari Dewan Pengurus Daerah (DPD), Dewan Pengurus Cabang (DPC), serta tidak ada mandat ketua DPD dan DPC.
"Dengan demikian pemerintah menyatakan permohonan hasil KLB di Deli Serdang, ditolak," tukas Yasonna Laoly. Yasonna menambahkan, mengenai adanya argumen yang disampaikan kepada Kemenkumham tentang AD/ART tidak sesuai dengan UU Partai Politik. Tegas dia, bahwa menggunakan rujukan AD/ART yang terdaftar di catatan Kemenkumham tahun 2020. "Kami tidak berwenang untuk menilainya, biarlah itu menjadi ranah pengadilan," tukasnya.[]
Penulis : Faishal Ays
Editor : Rusdi
Pada pemeriksaan tahap pertama, Kemenkumham meminta pemohon untuk melengkapi kekurangan dokumen yang disyaratkan. Namun, sampai batas waktu yang diberikan, masih ada beberapa hal yang kurang. Diantaranya, tidak disertai perwakilan dari Dewan Pengurus Daerah (DPD), Dewan Pengurus Cabang (DPC), serta tidak ada mandat ketua DPD dan DPC.
"Dengan demikian pemerintah menyatakan permohonan hasil KLB di Deli Serdang, ditolak," tukas Yasonna Laoly. Yasonna menambahkan, mengenai adanya argumen yang disampaikan kepada Kemenkumham tentang AD/ART tidak sesuai dengan UU Partai Politik. Tegas dia, bahwa menggunakan rujukan AD/ART yang terdaftar di catatan Kemenkumham tahun 2020. "Kami tidak berwenang untuk menilainya, biarlah itu menjadi ranah pengadilan," tukasnya.[]
Penulis : Faishal Ays
