Hasil
dari pelaporan tersebut, kata Purnomo, KPU tidak berhak melakukan
penilaian. Pasalnya, laporan tersebut akan diaudit oleh KAP. Laporan
Paslon Edi-Rendi diserahkan untuk kemudian dilakukan kajian terhadap isi
dari LPPDK. “Laporannya sudah kami serahkan KAP pada Senin (7/12/2020)
lalu,” katanya.
Purnomo mengatakan, KAP memiliki waktu sampai
21 Desember untuk melakukan audit terhadap pelaporan dana kampanye
Edi-Rendi. Setelah itu hasilnya diserahkan ke KPU Kukar untuk kemudian
diumumkan ke publik. Rencananya hasil audit dari KAP akan kami umumkan
antara 23-25 Desember.
Diketahui, ada tiga tahap pelaporan
dana kampanye. Pertama, Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pada 25
September. Pelaporan LADK Edi-Rendi sendiri sebesar Rp500 juta. Kedua,
Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada 31 Oktober.
Dan terahir laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK)
yang harus diserahkan 1 hari berakhirnya masa kampanye pada 6 Desember.
(Adv)
Penulis: Sabri
Editor : Rusdi
Hasil
dari pelaporan tersebut, kata Purnomo, KPU tidak berhak melakukan
penilaian. Pasalnya, laporan tersebut akan diaudit oleh KAP. Laporan
Paslon Edi-Rendi diserahkan untuk kemudian dilakukan kajian terhadap isi
dari LPPDK. “Laporannya sudah kami serahkan KAP pada Senin (7/12/2020)
lalu,” katanya.
Purnomo mengatakan, KAP memiliki waktu sampai
21 Desember untuk melakukan audit terhadap pelaporan dana kampanye
Edi-Rendi. Setelah itu hasilnya diserahkan ke KPU Kukar untuk kemudian
diumumkan ke publik. Rencananya hasil audit dari KAP akan kami umumkan
antara 23-25 Desember.
Diketahui, ada tiga tahap pelaporan
dana kampanye. Pertama, Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pada 25
September. Pelaporan LADK Edi-Rendi sendiri sebesar Rp500 juta. Kedua,
Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada 31 Oktober.
Dan terahir laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK)
yang harus diserahkan 1 hari berakhirnya masa kampanye pada 6 Desember.
(Adv)
Penulis: Sabri
Editor : Rusdi