Dari data yang diterima, pendaftaran lembaga survei hanya ada empat yakni Indobarometer, Poltracking Indonesia, Perkumpulan Jaringan Isu Publik, dan Media Survei Nasional.
Sedangkan untuk lembaga pemantau yang sudah terakreditasi dan sudah diserahkan sertifikatnya diantaranya yakni Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaltim, Samarinda Merah Putih, dan Pilkada Watch. Terkhusus Pilkada Watch, masih dalam proses untuk melengkapi beberapa syarat administrasi yang masih kurang.
"Sampai saat ini, kami tidak pernah memproses pengajuan atau izin untuk mendaftar sebagai lembaga survei atau jajak pendapat dan lembaga pemantau di luar daripada yang sudah ada," kata Najib.
Najib juga menyampaikan kepada Bawaslu Samarinda terkait jumlah lembaga survei atau jajak pendapat yang terdaftar ada empat dan lembaga pemantau yang sudah terakreditasi ada tiga.
"Terkait dengan adanya kerja sama salah satu lembaga yang terdaftar dengan lembaga survei lain yang tidak terdaftar di KPU Samarinda, kami tidak tahu. Tidak ada pula aturan atau petunjuk teknis yang mengatur terkait hal itu," pungkasnya. (Adv)
Penulis : Faishal Alwan Yasir
Editor : Bambang Irawan
Dari data yang diterima, pendaftaran lembaga survei hanya ada empat yakni Indobarometer, Poltracking Indonesia, Perkumpulan Jaringan Isu Publik, dan Media Survei Nasional.
Sedangkan untuk lembaga pemantau yang sudah terakreditasi dan sudah diserahkan sertifikatnya diantaranya yakni Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaltim, Samarinda Merah Putih, dan Pilkada Watch. Terkhusus Pilkada Watch, masih dalam proses untuk melengkapi beberapa syarat administrasi yang masih kurang.
"Sampai saat ini, kami tidak pernah memproses pengajuan atau izin untuk mendaftar sebagai lembaga survei atau jajak pendapat dan lembaga pemantau di luar daripada yang sudah ada," kata Najib.
Najib juga menyampaikan kepada Bawaslu Samarinda terkait jumlah lembaga survei atau jajak pendapat yang terdaftar ada empat dan lembaga pemantau yang sudah terakreditasi ada tiga.
"Terkait dengan adanya kerja sama salah satu lembaga yang terdaftar dengan lembaga survei lain yang tidak terdaftar di KPU Samarinda, kami tidak tahu. Tidak ada pula aturan atau petunjuk teknis yang mengatur terkait hal itu," pungkasnya. (Adv)
Penulis : Faishal Alwan Yasir
Editor : Bambang Irawan
