“Jadi, di PKPU 13 melarang melakukan konser musik untuk kampanye paslon,”kata Nofand kepada Korankaltim.com, Senin (5/10/2020).
Selain konser musik, lanjut Nopand, PKPU tersebut dalam pasal 88C ayat 1 menyebut, paslon juga dilarang menggelar rapat umum, pentas budaya, panen raya, kegiatan olahraga, dan kegiatan lain yang berpotensi mengumpulkan massa.
“Paslon tidak boleh menggelar kegiatan yang menimbulkan kerumunan,”imbuhnya.
Apabila paslon mengabaikan aturan itu dan tetap menggelar konser musik dan kegiatan yang menyebabkan kerumuman, maka sanksi sudah menanti.
“Untuk Saksi pelanggaran, Bawaslu selaku pengawas pilkada bakal memberikan sanksi peringatan tertulis,”katanya.
Selanjutnya apabila paslon tidak mengindahkan imbauan ini, maka dalam waktu satu jam Bawaslu akan memberikan rekomendasi kepada pihak berwajib. Sesuai rekomendasi, pihak berwajib akan turun tangan melakukan pembubaran. (adv)
Penulis: Sabri
Editor : Rusdi
“Jadi, di PKPU 13 melarang melakukan konser musik untuk kampanye paslon,”kata Nofand kepada Korankaltim.com, Senin (5/10/2020).
Selain konser musik, lanjut Nopand, PKPU tersebut dalam pasal 88C ayat 1 menyebut, paslon juga dilarang menggelar rapat umum, pentas budaya, panen raya, kegiatan olahraga, dan kegiatan lain yang berpotensi mengumpulkan massa.
“Paslon tidak boleh menggelar kegiatan yang menimbulkan kerumunan,”imbuhnya.
Apabila paslon mengabaikan aturan itu dan tetap menggelar konser musik dan kegiatan yang menyebabkan kerumuman, maka sanksi sudah menanti.
“Untuk Saksi pelanggaran, Bawaslu selaku pengawas pilkada bakal memberikan sanksi peringatan tertulis,”katanya.
Selanjutnya apabila paslon tidak mengindahkan imbauan ini, maka dalam waktu satu jam Bawaslu akan memberikan rekomendasi kepada pihak berwajib. Sesuai rekomendasi, pihak berwajib akan turun tangan melakukan pembubaran. (adv)
Penulis: Sabri
