Tetap Ada Kampanye Rapat Umum di Masa Pandemi

"Karena sudah terlanjur diatur dalam undang-undang," kata Noor Thoha, Senin (21/9/2020).
Regulasi yang dimaksud Noor Thoha adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. "Seluruh tahapan dalam undang-undang tidak bisa dianulir kecuali dilakukan judicial review," ucapnya.

KPU, lanjutnya, sekadar penyelenggara pemilihan umum yang hanya diperbolehkan mengatur teknis pelaksanaan Pilkada sesuai protokol kesehatan.
"Kami cuma penyelenggara teknis yang mengatur tahapan Pilkada tetap ada," ujarnya.

Pihaknya saat ini masih menunggu arahan dari KPU RI mengenai teknis pelaksanaan kampanye pada masa pandemi. Mulai dari batasan jumlah peserta kampanye dan berapa kali kesempatan pasangan calon menggelar rapat umum.

"Yang pasti seluruh tahapan Pilkada yang ada dalam undang-undang itu tidak boleh dianulir. Misalnya rapat umum itu tak harus ada, termasuk pawai budaya," tutup Noor Thoha. (adv)

Penulis: Hendra
Editor: Aspian Nur

Tetap Ada Kampanye Rapat Umum di Masa Pandemi

Berita Terkait

Maknai Hari Kesaktian Pancasila, Dispora Kutim Dorong Pemuda Ambil Peran dalam Pembangunan

Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Kutim Ajak Generasi Muda Hayati Nilai Pancasila

Ruang Fiskal Berau Terbatas, APBD Perubahan 2026 Diprioritaskan Belanja Wajib dan Layanan Dasar

Atasi Kelangkaan Solar Nelayan, DLHK Kukar Sulap Sampah Plastik jadi BBM

Dana Kurang Salur Rp3 Triliun Segera Cair, Struktur Fiskal Kukar Diproyeksi Melonjak di 2027

Sekda Sunggono Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kukar

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini