"Karena sudah terlanjur diatur dalam undang-undang," kata Noor Thoha, Senin (21/9/2020).
Regulasi yang dimaksud Noor Thoha adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. "Seluruh tahapan dalam undang-undang tidak bisa dianulir kecuali dilakukan judicial review," ucapnya.
KPU, lanjutnya, sekadar penyelenggara pemilihan umum yang hanya diperbolehkan mengatur teknis pelaksanaan Pilkada sesuai protokol kesehatan.
"Kami cuma penyelenggara teknis yang mengatur tahapan Pilkada tetap ada," ujarnya.
Pihaknya saat ini masih menunggu arahan dari KPU RI mengenai teknis pelaksanaan kampanye pada masa pandemi. Mulai dari batasan jumlah peserta kampanye dan berapa kali kesempatan pasangan calon menggelar rapat umum.
"Yang pasti seluruh tahapan Pilkada yang ada dalam undang-undang itu tidak boleh dianulir. Misalnya rapat umum itu tak harus ada, termasuk pawai budaya," tutup Noor Thoha. (adv)
Penulis: Hendra
Editor: Aspian Nur
"Karena sudah terlanjur diatur dalam undang-undang," kata Noor Thoha, Senin (21/9/2020).
Regulasi yang dimaksud Noor Thoha adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. "Seluruh tahapan dalam undang-undang tidak bisa dianulir kecuali dilakukan judicial review," ucapnya.
KPU, lanjutnya, sekadar penyelenggara pemilihan umum yang hanya diperbolehkan mengatur teknis pelaksanaan Pilkada sesuai protokol kesehatan.
"Kami cuma penyelenggara teknis yang mengatur tahapan Pilkada tetap ada," ujarnya.
Pihaknya saat ini masih menunggu arahan dari KPU RI mengenai teknis pelaksanaan kampanye pada masa pandemi. Mulai dari batasan jumlah peserta kampanye dan berapa kali kesempatan pasangan calon menggelar rapat umum.
"Yang pasti seluruh tahapan Pilkada yang ada dalam undang-undang itu tidak boleh dianulir. Misalnya rapat umum itu tak harus ada, termasuk pawai budaya," tutup Noor Thoha. (adv)
Penulis: Hendra
Editor: Aspian Nur
