Dugaan adanya salah satu kandidat yang berpoligami merupakan isu baru di media. Sontak saja, pewarta mendesak mengungkap kepada publik. Tapi, dia menolak dengan alasan masih diduga. “Kami tak ingin mengungkap nama,” kata Iwan.
Diakuinya, poligami menyangkut etika dan sanksi moral di masyarakat.
“Poligami sebenarnya diatur dalm UU 1/1974 termasuk syarat poligami, begitu pula dengan pejabat diatur dalam PP 10/83 pasal 1b, gubernur beserta jajarannya tak boleh,” kata dia.
Dalam aturan itu kata dia, poligami sangat dibolehkan tapi ada syaratnya, salah satunya jika istri mengalami sakit. “Tapi ini kan istrinya sehat,” kata dia.
Selain soal poligami, mereka juga menyerukan tolak calon yang terindikasi korupsi. Dalam pertemuan dengan awak media kali ini, Humas GMPPB- KT, Ahmad Husain menunjukkan saduran berita dari media nasional dengan gambar salah satu calon gubernur yang menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). calon tadi diperiksa terkait kasus yang menyeret mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Nazaruddin terkait kerjasama tambang batu bara di Kabupaten Kutai Timur.
Selain itu, ada juga mantan kepala daerah di Kaltim diduga menerima suap dari megaproyek e-KTP. “Yang kami tekankan, masyarakat memilih pemimpin yang benar-benar bersih,” kata Ahmad Husaini.
Dia pun mengutip ungkapan Ketua KPK, yang menyatakan 90 persen calon kepala daerah terindikasi korupsi dan ada yang namanya tercatat di Kaltim.
“Jika calon tersebut terpilih, ibarat kapal, Kaltim akan karam.” kata dia.
Bagi kami, gerakan ini bagian dari sosialisasi menyangkut latar belakang pasangan calon. Masyarakat tetap akan menjadi eksekutor.
“Ini sengaja kami hembuskan jelang debat kandidat agar bisa menjadi catatan, nanti setelah debat kami juga akan turun ke jalan untuk mengkampanyekan ini semua,” kata Ahmad. (sab)
