“Panwas kurang tegas,” kata Paranoan, Jumat (16/2) kemarin.
Bagi dia, jika diawal Panwaslu tidak tegas, masyarakat juga akan menilai akan tidak tegas sampai selama pelaksanaan kampanye berakhir. Padahal kata dia, Panwaslu dengan kewenangannya saat ini diberi kewenangan yang lebih kuat.
“Jangan sampai tidak tegasnya Panwaslu ini juga akan terjadi jika ada penyimpangan,” imbuhnya.
Dia berharap APK yang tidak resmi segera ditertibkan, agar kampanye berjalan baik.
“Tak hanya Panwaslu, partai politik dan paslon harus taat aturan. Kalau itu saja tidak taat, apalagi aturan yang lain,” ujarnya.
Masih maraknya APK hingga ke sudut Kota Samarinda ditenggarai karena kurangnya personel Panwaslu untuk menertibkannya. “Niat kita dari awal APK sudah bersih sebelum tanggal 15 Februari kemarin, namun karena personel terbatas dari Satpol PP Kota Samarinda hanya 30 orang, makanya APK masih banyak yang belum turun,” kata Ketua Panwaslu Kota Samarinda, Abdul Muin.
Tidak hanya terkendala personel, Panwaslu juga mengaku terkendala mencari juru panjat APK. Bagi dia untuk titik APK tertentu diperlukan tukang panjat yang ahli. Sebab kata dia pekerjaan ini menyangkut nyawa orang.
“Kita akan menyewa tukang panjat APK, sebab kalau tidak spesialis tukang panjat itu bisa bahaya. Nyawa taruhanya. Kita belum bisa menutukan ada berapa, namun sebanyaknya. Saat ini sudah ada satu tukang pajat,” katanya.
Diakuinya, Panwaslu masih kesulitan menurunkanya baliho prabayar. Bagi dia untuk membersihkannya harus berkoordinasi dengan pemerintah Kota Samarinda. “Yang masalah cuma yang berizin. seharusnya kita bisa melakukan langsung pembersihan baliho yang prabayar, karena ini menyangkut sumber pendapatan asli daerah (PAD) jadi kita koordinasi dulu sama pemerintah dan tim sukses dalam 1x24 jam,” ungkapnya.(sab)
