Meski timnas Iran tidak ditarik dari kompetisi pada musim panas lalu ketika AS membom tiga fasilitas nuklir di negara mereka, tetapi ketua federasi sepak bola Iran dilaporkan meragukan partisipasi mereka di Piala Dunia 2026.
"Dengan apa yang terjadi dan serangan AS, kemungkinan besar kami tidak bisa hadir di Piala Dunia, tetapi para petinggi olahraga lah yang harus memutuskan hal itu," kata Mehdi Taj, ketua federasi sepak bola setempat kepada televisi Iran.
Setelah pembunuhan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan di tengah ketidakpastian besar tentang lanskap politik masa depan di negara tersebut, sepertinya tidak mungkin Iran hadir di pesta akbar sepak bola dunia itu.
"Bagi Teheran, ini bukan perang singkat 12 hari atau eskalasi yang terkendali yang bisa dihentikan dan direset," kata Dr Sanam Vakil, direktur Program Timur Tengah dan Afrika Utara di lembaga think-tank urusan internasional Chatham House.
"Fase baru konflik ini bersifat eksistensial dan jelas berkaitan dengan kelangsungan rezim. Kemungkinan besar juga tidak akan berakhir dengan cepat," imbuhnya.
FIFA sebagai badan pengatur sepak bola dunia telah menyatakan mereka memantau perkembangan, tetapi pada tahap ini mereka tetap mengharapkan Iran akan berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026.
"Fokus kami adalah mengadakan Piala Dunia yang aman dengan semua pihak berpartisipasi," ujar Sekretaris Jenderal FIFA Mattias Grafstrom melansir dari laman bbc.com Senin (2/3/2026) hari ini.
BBC Sport telah menanyakan kepada FIFA apa yang akan mereka lakukan jika Iran memboikot turnamen, dengan spekulasi mereka dapat digantikan oleh tim alternatif dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC).
Berdasarkan hal itu, Irak, yang dapat lolos melalui playoff kontinental pada akhir bulan ini atau Uni Emirat Arab (UEA), yang gagal lolos menjadi favorit untuk menggantikan Iran.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump tahun lalu menandatangani perintah eksekutif yang melarang warga negara dari 12 negara, termasuk Iran untuk masuk ke Amerika, dengan alasan upaya untuk mengelola ancaman keamanan. Pemain dan staf pelatih Piala Dunia dikecualikan.
Namun jika Iran bermain, kemungkinan akan ada pengawasan yang lebih ketat terhadap keamanan di sekitar pertandingan tim dan basis latihan yang direncanakan di Arizona.
Pertandingan Iran di Piala Dunia 2022 di Qatar, termasuk melawan AS, berlangsung di tengah protes massal anti-pemerintah di Iran.
"Kalau Iran menarik diri, hal yang tampaknya sangat mungkin, FIFA kemungkinan akan bernapas lega mengingat potensi protes dan kerusuhan tidak akan terjadi," kata Nick McGeehan dari kelompok advokasi hak asasi manusia FairSquare.
Namun bahkan jika Iran absen, ketegangan bisa meningkat, terutama karena acara ini akan merayakan ulang tahun ke-250 Deklarasi Kemerdekaan AS dan Trump diperkirakan akan menjadi sosok yang sangat menonjol seperti yang dia lakukan di Piala Dunia Klub dan Ryder Cup tahun lalu.
Konflik ini dimulai hanya beberapa hari setelah pejabat pemerintah AS diperingatkan ada konsekuensi keamanan yang "katastropik" jika 11 kota di Amerika Serikat yang menjadi tuan rumah pertandingan tidak menerima dana yang dibekukan akibat penutupan sebagian pemerintah, dengan persiapan yang dilaporkan tertinggal dari jadwal.
Ada juga kekhawatiran yang semakin meningkat terkait penggunaan Badan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) di turnamen, serta ledakan kekerasan kartel di negara tetangga dan tuan rumah bersama Meksiko. Hubungan antara AS dan tuan rumah bersama Piala Dunia Kanada juga diuji oleh Trump yang memberlakukan serangkaian tarif perdagangan terhadap negara tersebut.
Selama akhir pekan, Andrew Giuliani, kepala tim tugas Piala Dunia Gedung Putih, memuji serangan Trump terhadap Iran, dengan posting di media sosial hal itu akan menurutnya bisa membuat dunia menjadi tempat yang aman.
Namun konflik di Timur Tengah juga kemungkinan besar akan menimbulkan pengawasan tambahan terhadap Presiden FIFA Gianni Infantino terkait hubungan dekat yang telah ia jalin dengan Trump.
Lalu bagaimana dengan penghargaan perdamaian FIFA yang diterima Donald Trump? Diketahui pada Desember 2025 lalu, FIFA memberikan Peace Prize atau Penghargaan Perdamaian FIFA pertama kepada Trump dalam upacara undian Piala Dunia 2026, dengan mengatakan sang presiden sudah memainkan peran kunci dalam menegakkan gencatan senjata antara Israel dan Palestina serta berusaha mengakhiri konflik lainnya.
Nyatanya, dalam beberapa pekan terakhir, AS telah mengambil tindakan militer di Venezuela, Nigeria dan Iran serta memberi sinyal kemungkinan operasi lebih lanjut di Greenland, Meksiko (co-host Piala Dunia) dan Kolombia, negara lain dalam turnamen tersebut. Pada Januari, Trump juga memerintahkan Kuba untuk "menyepakati kesepakatan" atau menghadapi konsekuensi. Trump dengan tegas membela kebijakan luar negerinya, menegaskan ia bertindak demi kepentingan AS.
Keputusan Trump untuk menyerang Iran mendapat dukungan dan kecaman, tetapi yang pasti adalah hal ini akan menimbulkan pengawasan lebih lanjut terhadap keputusan FIFA untuk bersekutu dengannya, dengan kritikus berargumen bahwa hal itu berisiko mempolitisasi badan pengatur tersebut.
Pada Januari, 27 politisi dari Partai Buruh, Partai Liberal Demokrat, Partai Hijau dan Plaid Cymru menandatangani mosi diparlemen yang mendesak badan olahraga internasional untuk mempertimbangkan pengusiran AS dari kompetisi internasional besar termasuk Piala Dunia.
Mosi tersebut menyatakan acara-acara tersebut tidak boleh digunakan untuk melegitimasi atau menormalisasi pelanggaran hukum internasional oleh negara-negara kuat.
Pada bulan yang sama, seorang pejabat dari Asosiasi Sepak Bola Jerman mengatakan saatnya mempertimbangkan boikot Piala Dunia 2026 menyusul tindakan Trump.
Tuntutan semacam itu kini dapat diulang, dan negara-negara Teluk juga dapat menyerukan agar Iran dihukum atas serangan balasannya terhadap wilayah mereka.
FIFA bersikeras sebagai penyelenggara acara sepak bola, mereka memiliki kewajiban hukum untuk tetap netral. Memang tahun lalu Infantino mengatakan FIFA tidak dapat "menyelesaikan masalah geopolitik" di tengah tekanan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Israel setelah komisi penyelidikan PBB menyimpulkan negara tersebut telah melakukan genosida terhadap Palestina di Gaza.
Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan mereka secara tegas menolak laporan tersebut, menyebutnya distorsi dan palsu.
Beberapa kritikus percaya aturan FIFA perlu diperkuat agar dapat merespons dengan tepat peristiwa geopolitik serius, dan ini bukan kali pertama FIFA mendapat tekanan terkait tindakan tuan rumah Piala Dunia.
Pada 2018, turnamen tetap digelar di Rusia meskipun negara tersebut mencaplok Krimea empat tahun sebelumnya. Rusia juga dituduh melakukan serangan siber, campur tangan dalam pemilu Barat, dan melakukan serangan agen saraf Novichok di Salisbury.
Rusia akhirnya dilarang oleh FIFA pada 2022 atas invasi ke Ukraina, setelah sejumlah negara Eropa menolak bertanding melawan Rusia.
Namun, Infantino baru-baru ini mengatakan hukuman tersebut tidak efektif dan ia ingin hukuman itu dicabut. Tidak ada tanda-tanda ia berencana menjatuhkan sanksi terhadap AS, meskipun kebijakan luar negerinya kontroversial.
Yang jelas adalah bahwa dalam 48 jam terakhir, lanskap politik yang sudah rumit untuk Piala Dunia menjadi semakin menantang.
Editor: Aspian Nur
