Saat ini, banyak guru terpaksa merangkap tugas guna menutupi kekosongan posisi agar kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan normal.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Plt Disdikbud) Samarinda Ibnu Araby mengakui defisit jumlah guru hingga akhir tahun ini telah menjadi catatan serius pemerintah daerah. Untuk sementara waktu, kebutuhan tersebut diakali melalui pengaturan internal di masing-masing satuan pendidikan.
“Yang jelas kami akan antisipasi itu. Memang catatan kita sampai akhir tahun ini masih ada kekurangan guru,” ujar Ibnu.
Pihak sekolah kini disebutnya tengah memaksimalkan tenaga yang tersedia agar tidak terjadi kekosongan jam pelajaran. Di jenjang sekolah dasar (SD) guru kelas maupun guru mata pelajaran kerap diminta turun tangan mengisi kelas yang kekurangan pengajar.
“Kalau guru kelasnya tidak ada atau guru mata pelajarannya kurang, ditutupi oleh guru mata pelajaran lain atau guru piket di sekolah,” sebut Ibnu lagi.
Situasi tersebut menyebabkan sebagian tenaga pendidik menambah porsi jam mengajar di luar beban normal. Guru yang semula memiliki jadwal terbatas harus mengisi kelas lain agar proses edukasi siswa tidak terhambat.
“Biasa mereka harusnya mengajar delapan jam dalam seminggu, akhirnya mau tidak mau menambah jam karena membantu teman yang lain,” paparnya.
Meski persoalan ini telah dibahas bersama DPRD Samarinda, pemerintah daerah tetap bersikap hati-hati dalam menambah tenaga pendidik lantaran terbentur efisiensi anggaran.
Sebab, pengangkatan guru baru tidak dapat dilakukan terburu-buru tanpa kesiapan fiskal matang, mengingat pemerintah harus menjamin kemampuan pembayaran gaji dalam jangka panjang. “Kalau mengangkat orang, harus siap gaji. Kalau duitnya tidak ada, nanti jadi masalah baru lagi,” ucap Ibnu.
Mekanisme pengangkatan tenaga pengajar melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, yang hingga kini belum menerbitkan ketetapan mengenai kuota formasi baru.
Karena itu, Disdikbud Samarinda memilih mengoptimalkan sumber daya tersedia di sekolah sembari menunggu kebijakan lanjutan. “Yang porsional di sekolah itu yang kita manfaatkan maksimal,” tutupnya.
Editor: Aspian Nur