2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Julika Hengin
KORANKALTIM.COM, UJOH BILANG – Pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh layanan pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi.
Hal ini ditegaskan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kalimantan Timur Jarwoko kepada Korankaltim.com Selasa (12/5/2026) hari ini disela kegiatan sosialiasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Sekolah Dasar di Balai Pertemuan Umum Ujoh Bilang yang diikuti oleh kepala dan operator sekolah.
Disebutnya, akses pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.
“Pemerintah pusat dan daerah wajib memberikan pelayanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi semua warga negara tanpa diskriminasi,” tegas Jarwoko.
Tanggung jawab tersebut tidak hanya berada di pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab pada jenjang PAUD, SD dan SMP sedangkan pemerintah provinsi menangani pendidikan menengah.
Jarwoko juga menyoroti pentingnya SPMB sebagai pintu awal pelayanan pendidikan. Proses penerimaan peserta didik harus mampu memastikan seluruh anak usia sekolah mendapatkan akses belajar yang layak.
“SPMB ini adalah hulu dari seluruh layanan pendidikan. Maka hulunya harus dipastikan benar terlebih dahulu, supaya semua anak usia sekolah dapat dilayani pemerintah,” paparnya.
Persoalan seleksi penerimaan siswa sebenarnya muncul akibat keterbatasan daya tampung sekolah dibanding jumlah peserta didik. Kalau fasilitas pendidikan mencukupi, maka seluruh anak usia sekolah seharusnya dapat diterima tanpa seleksi.
“Kalau daya tampung 100 sementara yang ingin sekolah 200, pasti terjadi seleksi. Tapi kalau tidak ada kelangkaan fasilitas, sebenarnya tidak perlu seleksi. Semua anak usia sekolah wajib diterima,” tegasnya.
Dalam kondisi seleksi, pemerintah harus mengedepankan prinsip keadilan sosial dengan memberi prioritas kepada masyarakat kurang mampu dan kelompok yang tidak memiliki banyak pilihan akses pendidikan.
“Kalau masyarakat mampu masih bisa memilih sekolah swasta, sedangkan masyarakat tidak mampu sering kali tidak punya pilihan. Maka di situlah negara harus hadir,” ucapnya.
Kebijakan jalur domisili dan afirmasi dalam SPMB merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat.
Selain itu penting menurutnya kedekatan antara sekolah dan masyarakat karena sekolah bukan sekadar tempat belajar, tetapi bagian dari upaya membangun peradaban dan memperbaiki kehidupan sosial masyarakat.
“Sekolah itu adalah tempat membangun masyarakat yang lebih baik. Persoalan yang ada di masyarakat bisa menjadi bahan pembelajaran di sekolah untuk memperbaiki keadaan masyarakat itu sendiri,” tutupnya.
Editor: Aspian Nur
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
7 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
