Sehari-hari, bus sekolah ini sebelumnya mengangkut pelajar dari Loa Tebu menuju sekolah-sekolah di pusat kota pada pagi hari, serta menjemput kembali pada siang atau sore hari. Ketidakberoperasian bus ini pun dikeluhkan masyarakat karena berdampak pada akses pendidikan para pelajar.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar Ahmad Junaidi menjelaskan, pada awalnya pengadaan bus sekolah merupakan kewenangan Dishub Kukar. Namun kebijakan berubah pada masa kepemimpinan sebelumnya yang mengarahkan agar pengelolaan bus diserahkan kepada pemerintah kecamatan maupun desa/kelurahan.
“Tujuannya agar pengelolaan lebih efektif, karena pemerintah kecamatan dan desa lebih mudah melakukan pengawasan dan pengaturan operasional sehari-hari,” kata Junaidi kepada Korankaltim.com, Selasa (31/3/2026).
Sebelum proses hibah atau mutasi aset dilakukan, biaya operasional bus masih ditanggung oleh Dishub selama satu tahun. Setelah itu tanggung jawab operasional sepenuhnya beralih kepada pihak penerima aset, yakni pemerintah kecamatan atau desa/kelurahan.
Dari total sembilan unit bus sekolah yang ada, tujuh unit telah dihibahkan sementara dua unit lainnya masih dikelola Dishub, masing-masing berada di Kecamatan Tabang yakni Desa Ritan dan Kecamatan Samboja.
Terkait berhentinya operasional bus di Loa Tebu Junaidi menduga hal tersebut disebabkan belum siapnya pihak kelurahan dalam menanggung biaya operasional.
“Kemungkinan desa atau kelurahan belum siap untuk operasionalnya. Bisa jadi belum dianggarkan dalam dana desa atau belum dimusyawarahkan dengan masyarakat,” paparnya.
Kebutuhan anggaran operasional bus sekolah berkisar antara Rp100 Juta hingga Rp200 Juta per tahun, tergantung jarak tempuh dan intensitas perjalanan. Biaya tersebut sudah mencakup gaji sopir, kernet, serta bahan bakar minyak (BBM).
Sebelumnya, Loa Tebu dikenal sebagai wilayah dengan pengelolaan bus sekolah terbaik. Hal ini tidak lepas dari dukungan pihak perusahaan setempat melalui program tanggung jawab sosial (CSR). Namun, setelah perusahaan tersebut tidak lagi beroperasi, dukungan terhadap operasional bus pun ikut terhenti.
“Dulu Loa Tebu pengelolaannya bagus karena ada support dari perusahaan, masih jamannya bis warna kuning yang Gerbang Dayaku. Mungkin sekarang karena perusahaan itu sudah tutup, jadi kesulitan operasional,” sebut Junaidi.
Dishub Kukar pun mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah desa/kelurahan, masyarakat, dan pihak swasta untuk menghidupkan kembali layanan bus sekolah tersebut, termasuk melalui skema CSR. Saat ini, tanggung jawab penuh atas perawatan dan operasional bus berada di tangan pemerintah desa atau kelurahan sebagai pemilik aset. Pemerintah berharap solusi segera ditemukan agar layanan transportasi bagi pelajar di Loa Tebu dapat kembali berjalan.
“Kami mengimbau jika ada perusahaan yang bisa membantu melalui CSR, itu justru sangat baik. Ini bentuk kolaborasi untuk pemberdayaan masyarakat dan tidak menyalahi regulasi,” tutup Junaidi.
Editor: Aspian Nur
