Disdikbud Kukar Ragukan Efektivitas Sekolah Daring, Soroti Dampak ke Program MBG

Penulis: Muhammad Anshori

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Wacana penerapan pembelajaran daring mulai April 2026 sebagai upaya penghematan bahan bakar minyak (BBM) nasional menuai kritik.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menilai kebijakan tersebut kurang relevan jika diterapkan di wilayah kabupaten yang tidak mengalami kemacetan ekstrem.

Sekretaris Disdikbud Kukar, Pujianto, mengatakan kebijakan penghematan energi melalui pembelajaran daring mungkin efektif di kota besar seperti Jakarta, namun belum tentu sesuai untuk daerah, khususnya wilayah pedesaan.

“Sebenarnya tidak efektif. Kalau di Jakarta boleh lah karena transportasi macet. Kalau di sini Kukar kan tidak macet, lagi pula tidak pakai transportasi besar. Apalagi di kampung-kampung, anak-anak tidak pakai transportasi kendaraan bermotor,” ujar Pujianto, Rabu (25/3/2026).

Pujianto juga menyoroti kontradiksi antara kebijakan daring dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah berjalan. Jika sekolah diliburkan namun orang tua tetap diminta mengambil paket makanan ke sekolah, hal tersebut justru dianggap akan memicu pemborosan BBM baru bagi wali murid.

“Kalau daring tapi MBG disuruh ambil ke sekolah lagi, ya apa gunanya? Malah pakai kendaraan juga untuk mengambilnya. Tujuannya menghemat BBM, tapi praktiknya nanti kita lihat dulu,” tambahnya.

Disdikbud Kukar menegaskan kegiatan belajar mengajar pada tanggal 31 Maret mendatang tetap berjalan normal di sekolah seperti biasa. Hal ini dikarenakan belum adanya surat edaran atau instruksi resmi dari Bupati maupun Sekretaris Daerah (Sekda) mengenai perubahan status pembelajaran.

“Belum ada resminya. Kalau ada suratnya, baru kita komunikasi (dengan pimpinan). Sejauh ini tetap sekolah seperti biasa. Nanti jika dalam satu-dua hari ini ada surat yang mengharuskan daring, baru akan kita sikapi,” tegasnya.

Pihak dinas meminta para guru, siswa, dan orang tua untuk tidak termakan isu liar di media sosial dan tetap merujuk pada pengumuman resmi pemerintah daerah terkait kebijakan pembelajaran pasca-Ramadan ini.

Sementara, Kepala SPPG Jalan Panjaitan, Tenggarong, Idhamsyah menjelaskan, fokus tim saat ini adalah mempersiapkan penyaluran perdana yang dijadwalkan pada tanggal 31 mendatang.

“Sejauh ini kita masih melakukan persiapan untuk tanggal 31 mendatang. Kami memberikan MBG pertama kali di tanggal tersebut. Mengenai info sekolah daring dan lain sebagainya, kami masih menunggu arahan dari pimpinan atau koordinator lapangan di Kutai Kartanegara,” ujar Idham.

Menanggapi desas-desus di media sosial yang menyebutkan kegiatan belajar siswa dilakukan dari rumah sementara program MBG tetap berjalan, Idham mengaku telah menerima informasi tersebut. Namun, hingga kini hal itu belum dapat dijadikan dasar operasional.

Ia juga belum dapat memastikan mekanisme pelaksanaannya, apakah orang tua akan mengambil makanan ke sekolah atau SPPG, atau justru pihak SPPG yang akan mengantarkannya ke rumah siswa.

“Saya baru membaca di media sosial terkait hal itu. Belum ada arahan (resmi). Jadi, rencana awal tetap mengantar ke sekolah seperti biasa. Jika nanti ada perubahan, pastinya akan diinfokan oleh pimpinan dan kami akan mengikuti arahan terakhir,” tambahnya.

Selain masalah mekanisme pengantaran, pihak pengelola juga mengonfirmasi bahwa menu MBG pasca-Ramadan akan kembali disesuaikan ke menu normal bukan menu buka puasa atau sahur. 

Masyarakat dan para orang tua siswa diharapkan menunggu informasi resmi lebih lanjut melalui pihak sekolah masing-masing mengenai teknis final penyaluran di akhir bulan ini.

Editor: Erwin