Soroti MBG, Ananda Tekankan Pengawasan Ketat Cegah Penyimpangan

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan program tersebut tidak boleh berhenti sebagai kebijakan administratif semata. Menurutnya, MBG harus diwujudkan sebagai solusi nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Ia menjelaskan, MBG memiliki posisi strategis karena menjadi bagian dari agenda besar pembangunan nasional. Program ini tercantum dalam berbagai dokumen penting negara, mulai dari Asta Cita hingga rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.

Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut tidak hanya menjalankan program, tetapi juga mengoptimalkan implementasinya agar tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Karena sudah menjadi prioritas nasional, daerah harus berperan aktif. Termasuk memberikan masukan dan ruang penyempurnaan agar pelaksanaannya benar-benar efektif,” ujarnya, Selasa (24/3/2026).

Politisi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Samarinda, Ananda, menilai keberhasilan program tidak semata ditentukan oleh perencanaan pemerintah pusat.

Menurut dia, kunci utama justru terletak pada kemampuan pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan menjadi langkah konkret di lapangan.

Ananda mengingatkan, tanpa koordinasi yang kuat, potensi besar program MBG berisiko tidak berjalan optimal.

Ia menegaskan, peran gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah sangat krusial untuk memastikan kesinambungan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan.

“Pusat dan daerah harus berjalan beriringan. Tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Sinergi yang kuat menjadi kunci agar program ini benar-benar sampai dan dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ananda menyoroti pentingnya fungsi pengawasan dalam memastikan kualitas pelaksanaan program.

DPRD, kata dia, akan menjalankan peran kontrol agar MBG tidak hanya menjadi wacana atau kepentingan politik semata, melainkan memberikan dampak yang nyata dan terukur.

Dirinya juga mengingatkan, program berskala besar seperti MBG memiliki potensi penyimpangan jika tidak diawasi dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang ketat serta evaluasi secara berkala.

“Manfaat program harus benar-benar dirasakan masyarakat. Jangan sampai hanya menjadi formalitas atau sekadar pencitraan,” ujarnya.

Selain itu, Ananda mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawal pelaksanaan program tersebut. Partisipasi publik dinilai sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, sehingga program dapat berjalan sesuai tujuan.

Editor: Erwin

Soroti MBG, Ananda Tekankan Pengawasan Ketat Cegah Penyimpangan

Berita Terkait

Kabag Kesra PPU Sebut Pencairan Beasiswa Tinggal Tunggu SK Bupati

Reses di Tiga Kampung, Rita Asmara Dewi Serap Aspirasi soal Penerangan Jalan hingga Air Bersih

Rotan Teluk Sumbang Tembus Belanda, Pemkab Berau Siapkan Rantai Pasok Antarkampung

Kabut Asap Ganggu Penerbangan, RCLL Jadi Keunggulan Bandara Kalimarau

PPU Fest ke-4 Ditutup, Sekda Tohar Minta Dampak Festival Diukur

Perkuat Penanganan Karhutla, Pemkab Kubar Serahkan 16 Motor Trail dan 5 Mobil Slip On ke Kecamatan

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Rumah Dua Lantai Terbakar di Balikpapan Barat, Lansia Dilarikan ke Rumah Sakit

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini