Kekurangan guru produktif, khususnya di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dinilai berpotensi menghambat upaya pemerintah daerah dalam menyiapkan lulusan yang memiliki keterampilan dan siap bersaing di dunia kerja.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan persoalan tersebut tidak bisa lagi dianggap sebagai masalah biasa.
Menurutnya, Pemprov Kaltim harus segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar yang terus bertambah setiap tahun.
Dijelaskan, SMK memiliki peran penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang siap langsung bekerja setelah lulus. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan banyak sekolah kejuruan masih kekurangan guru yang memiliki kompetensi sesuai bidang keahlian yang diajarkan.
“SMK seharusnya menjadi tempat lahirnya tenaga kerja yang siap pakai. Namun kenyataannya, masih banyak sekolah yang belum memiliki guru produktif sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan,” ungkapnya, Kamis (12/3/2026).
Lanjutnya, kekurangan tenaga pengajar tidak hanya terjadi di SMK, tetapi juga di tingkat SMA maupun Sekolah Luar Biasa (SLB) yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.
Jumlah kekurangan guru di Kaltim dinilai cukup signifikan. Data terbaru menunjukkan, SMK masih membutuhkan hampir 2.000 guru produktif. Sementara itu, SMA kekurangan sekitar 1.000 tenaga pengajar, dan SLB masih memerlukan tambahan sekitar 500 guru.
Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi kualitas pendidikan, khususnya bagi siswa SMK yang pembelajarannya sangat menekankan praktik dan penguasaan keterampilan teknis. Tanpa dukungan guru yang memadai dan kompeten, proses pembelajaran tidak dapat berjalan optimal.
Menanggapi hal ini, DPRD Kaltim mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk segera merumuskan strategi jangka panjang dalam mengatasi kekurangan tenaga pengajar. Salah satu langkah yang disarankan adalah melakukan pemetaan menyeluruh terkait jumlah guru yang tersedia dan kebutuhan tenaga pengajar di setiap wilayah.
Dengan pemetaan tersebut, pemerintah diharapkan dapat menyusun rencana pemenuhan kebutuhan guru secara terarah dan sistematis, sehingga distribusi tenaga pengajar dapat dilakukan lebih merata di seluruh daerah.
Darlis berharap pemerintah daerah segera menyusun peta jalan atau roadmap untuk pemenuhan tenaga pengajar di Kaltim. “Sehingga kebutuhan guru di sekolah-sekolah dapat segera dipenuhi dan kualitas pendidikan di Kaltim tetap terjaga,” pungkasnya.
Editor: Erwin