Namun demikian, meski biaya pendidikan digratiskan, kondisi sarana dan prasarana sekolah yang belum memadai masih menjadi persoalan serius. Ia menyoroti ketimpangan pembangunan gedung sekolah antara wilayah pusat kota atau ibu kota kabupaten/kota dengan daerah pedalaman.
Politisi dari daerah pemilihan Bontang, Kutai Timur (Kutim), dan Berau itu mengingatkan agar pembangunan pendidikan dilakukan secara merata di seluruh daerah.
Dia menegaskan setiap anak di Kaltim memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak, tanpa terkecuali mereka yang tinggal di daerah pedalaman maupun kepulauan.
Menurut Agusriansyah, paradigma pembangunan yang hanya menonjolkan sekolah-sekolah unggulan di kota perlu segera diubah.
Pasalnya, anak-anak di desa juga merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perhatian dan fasilitas pendidikan yang memadai agar mampu berkembang secara optimal.
“Guru di daerah terpencil membutuhkan dukungan ekstra. Mereka berjuang di tengah keterbatasan, sehingga sudah seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah,” ujarnya, Minggu (18/1/2026).
Lebih lanjut, ia mencontohkan kondisi pendidikan di wilayah Maratua yang secara geografis jauh dari pusat pemerintahan kabupaten.
Kondisi tersebut, kata dia, sering kali membuat sekolah-sekolah di wilayah tersebut luput dari perhatian dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran.
Agusriansyah menegaskan anggaran pendidikan harus didistribusikan secara adil dan tepat sasaran, terutama untuk daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau.
Dia berharap ke depan tidak ada lagi kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pelosok Kaltim.
“Anggaran pendidikan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terluar,” pungkasnya.
Editor: Erwin