2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Ainur Rofiah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Program pendidikan gratis bertajuk GratisPol yang digulirkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim (Kaltim) sebagai solusi atas tingginya biaya kuliah, masih menghadapi sejumlah kendala serius.
Salah satu persoalan utama adalah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, sehingga program tersebut belum mampu menjangkau seluruh mahasiswa di Benua Etam.
Di balik slogan “gratis sekolah dan kuliah”, realitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim menunjukkan bahwa dukungan pembiayaan pendidikan tinggi masih harus dibatasi.
Kondisi ini diperparah dengan adanya pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang berdampak langsung pada ruang fiskal daerah.
Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, M Darlis Pattalongi, mengakui bahwa sejak awal perencanaan, Program GratisPol memang dirancang dengan mempertimbangkan keterbatasan keuangan daerah.
Oleh karena itu, pemerintah provinsi menerapkan skema kuota dan rasio di masing-masing perguruan tinggi agar program tetap dapat berjalan.
“APBD kita, apalagi dengan adanya pemotongan TKD dari pemerintah pusat, memang tidak memungkinkan untuk meng-cover seluruh usia kuliah di Kaltim,” ujar Darlis, Jumat (16/1/2026).
Menurutnya, pembagian kuota bantuan pendidikan dilakukan berdasarkan kapasitas dan jumlah mahasiswa di setiap kampus.
Skema ini menyebabkan tidak semua mahasiswa secara otomatis mendapatkan fasilitas pendidikan gratis melalui Gratispol.
“Makanya ada rasio. Di UMKT sekian ribu, di Unmul sekian, di Untag sekian. Itu bukan tanpa alasan, tapi murni karena keterbatasan kemampuan fiskal daerah,” jelasnya.
Darlis menilai kebijakan pembatasan kuota tersebut merupakan bentuk kompromi kebijakan agar Program Gratispol tetap dapat direalisasikan, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya ideal.
Politisi PAN itu menegaskan pemerintah daerah tetap berkomitmen memperluas akses pendidikan, namun harus realistis terhadap kondisi keuangan daerah.
Ke depan, ia berharap ruang fiskal Pemerintah Provinsi Kaltim dapat lebih longgar, terutama apabila tidak lagi terbebani oleh pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.
Dengan demikian, cakupan penerima manfaat Program Gratispol diharapkan bisa diperluas. “Kalau ke depan tidak ada lagi pemotongan TKD, peluang untuk memperluas cakupan GratisPol tentu bisa lebih besar. Jumlah mahasiswa yang ter-cover juga bisa bertambah,” pungkasnya.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
7 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
