Namun rencana penataan ulang beberapa sekolah yang kerap terdampak banjir di Kota Tepian tersebut tidak berjalan mudah karena prosesnya membutuhkan kajian mendalam agar solusi yang diterapkan benar-benar tepat.
Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda Asli Nuryadin yang menyebut setiap lokasi perlu dikaji secara cermat sebelum diputuskan relokasinya, terutama yang berada di kawasan padat penduduk seperti SMPN 24.
“Kalau dipindahkan, siswanya sekitar 500-an. Kami harus menghadapi masyarakat agar tidak keberatan, karena lokasi sekolah baru lokasiny abisa jauh,” ucap Asli kepada Korankaltim.com Senin (10/11/2025).
Beberapa opsi lahan telah disiapkan, diantaranya milik Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda di kawasan Bukit Pinang atau di samping SDN 013. Namun ukuran dan kontur tanah masih menjadi pertimbangan utama pihaknya.
“Tanahnya melebar ke belakang. Kalau diambil di depan, bagian belakang tertutup. Tapi kalau diambil di belakang, masih bisa ditambah sekitar 6–7 meter,” jelasnya.
Dari hasil peninjauan lapangan, Disdikbud menilai pembangunan sekolah bertiang dapat menjadi solusi agar lebih tahan banjir. Skema terpadu juga memungkinkan, yakni menggabungkan SMPN 24 dan SDN 013 dalam satu kawasan dengan tata ruang dan drainase yang lebih tertata.
“Selain bangunan bertiang, drainasenya akan ditata ulang, akan dibuat semacam jalan layang kecil agar akses warga tidak terganggu. SDN 013 nanti digabung di lokasi itu,” jelas Asli.
Untuk SMPN 27 di Batu Cermin, lokasi lama tetap digunakan meski berada di area rawan longsor. Penataan ulang akan difokuskan pada pembangunan turap dan perluasan halaman agar lebih aman. Area di dekat lereng tidak lagi digunakan sebagai ruang kelas, melainkan dijadikan dinding penahan tanah, sementara ruang belajar dipusatkan di bagian yang lebih stabil.
Sementara SMPN 48 di Jalan Proklamasi yang satu kawasan dengan SDN 004 dan SDN 016 juga menjadi prioritas. Mengingat lahannya hanya sekitar setengah hektare dan dikelilingi permukiman, pemerintah mempertimbangkan relokasi sebagian bangunan ke lahan milik Pemkot di Perumahan Borneo SKM, Jalan Damanhuri, sekitar dua kilometer dari lokasi lama.
Anggaran pembangunan pun masih dalam tahap penyusunan. Jika konsep terpadu diterapkan untuk dua sekolah, total kebutuhan diperkirakan lebih dari Rp20 Miliar.
Untuk SMPN 27 biayanya lebih rendah karena pembangunan tidak dilakukan sepenuhnya, sedangkan pembangunan baru SMPN 48 diproyeksikan menelan biaya sekitar Rp10–15 miliar. “Untuk SMPN 24 harus dibuat bertiang sekalian sebagai model,” tutur Asli.
Kalau Wali Kota Samarinda Andi Harun memberikan persetujuan, relokasi SMPN 24 akan dilakukan bertahap. Siswa kemungkinan menumpang sementara di sekolah lain. Seluruh proses pembangunan akan dikerjakan oleh Disdikbud.
“Kami pikirkan nanti penempatannya, dan siswa harus siap menerima. Paling tidak setahun prosesnya. Ini demi kemaslahatan bersama,” tutup Asli.
Editor: Aspian Nur