2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Ainur Rofiah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyoroti sejumlah kendala dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Program ini merupakan salah satu langkah strategis untuk mewujudkan Generasi Emas 2045, namun pelaksanaannya dinilai masih jauh dari optimal.
Dalam keterangannya, Agusriansyah menekankan pentingnya peran legislatif dalam mengawasi pelaksanaan program di lapangan. Sejak program ini diluncurkan, sejumlah persoalan teknis dan sistemik masih menjadi hambatan besar.
“Kalau kita melihat persoalan di lapangan, bisa kita kelompokkan dalam beberapa variabel. Persoalan pertama adalah sistem yang digunakan masih dalam tahap uji coba,” kata Agusriansyah, Kamis (9/10/2025).
“Ini berdampak pada implementasi di lapangan, termasuk kesiapan tenaga kerja serta dapur umum sebagai pelaksana program,” tambahnya.
Salah satu sorotan utama Agusriansyah adalah keterlambatan pembentukan Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG).
Ia menyebutkan, dari target pembentukan sebanyak 367 hingga 371 SPPG, realisasinya hingga bulan Agustus lalu baru mencapai sekitar 41 SPPG, berdasarkan data yang beredar di media.
“Kita belum mendapat penjelasan jelas soal tren peningkatan jumlah SPPG. Tadi disebutkan sudah mencapai sekitar 105, tapi apakah sudah berjalan aktif dengan perlakuan yang sama dalam hal gizi dan teknis pelaksanaan?” kata Agusriansyah.
Dia juga mengungkapkan kekhawatirannya, hingga saat ini masih banyak anak-anak di berbagai kabupaten dan kota yang belum menerima makanan bergizi sebagaimana yang dijanjikan dalam program tersebut.
Selain lambatnya pembentukan SPPG, distribusi makanan bergizi juga dinilai belum merata. Agusriansyah mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk segera mempercepat penerbitan Surat Keputusan (SK) pembentukan SPPG.
Menurutnya, daerah yang responsif dan cepat dalam membentuk dapur pelaksana seharusnya diberikan insentif atau dukungan lebih.
“Solusinya, percepatan penerbitan SK SPPG harus menjadi prioritas. Selain itu, perlu diberikan insentif kepada daerah-daerah yang cepat agar bisa segera membentuk dapur pelaksana dan menjalankan program secara optimal,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat di Komisi IV DPRD Kaltim yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, Agusriansyah menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan program prioritas nasional ini.
Dirinya berharap, ke depan tidak ada lagi hambatan berarti dalam realisasi program makan bergizi gratis, agar tujuan besar menuju Generasi Emas 2045 dapat benar-benar terwujud secara merata dan berkeadilan di seluruh Indonesia, termasuk di Kaltim.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
7 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
