Penulis: Ainur Rofiah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Masih timpangnya perhatian pemerintah terhadap dunia Pendidikan khususnya di wilayah terpencil, tertinggal dan terluar (3T) jadi perhatian DPRD Kaltim.
1 menit baca2 kali dibaca

Penulis: Ainur Rofiah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Masih timpangnya perhatian pemerintah terhadap dunia Pendidikan khususnya di wilayah terpencil, tertinggal dan terluar (3T) jadi perhatian DPRD Kaltim.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan menegaskan kalau akses pendidikan tidak boleh hanya terpusat di perkotaan. Anak-anak di desa juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan fasilitas belajar yang layak dan berkualitas.
“Di desa-desa itu juga ada anak bangsa yang ingin cerdas dan butuh pendidikan. Jangan sampai semua fasilitas hanya terkonsentrasi untuk mereka yang tinggal di kota,” ujar Agusriansyah kepada Korankaltim.com Minggu (14/9/2025).
Pembangunan pendidikan harus diarahkan pada pemerataan. Hal itu mencakup penyediaan infrastruktur sekolah yang memadai serta peningkatan kesejahteraan guru, terutama mereka yang bertugas di daerah sulit akses.
“Tantangan guru di daerah terpencil jelas berbeda dengan di perkotaan. Mereka menghadapi keterbatasan transportasi, sarana belajar, hingga fasilitas dasar. Justru mereka yang harus mendapat dukungan lebih besar, bukan malah dibiarkan berjuang sendiri,” papar Agus.
Kondisi sekolah di Maratua, Kabupaten Berau, yang menurutnya menggambarkan betapa jauhnya disparitas pendidikan di Kaltim. Sekolah-sekolah di wilayah tersebut kerap terabaikan karena faktor geografis.
“Alokasi anggaran pendidikan jangan hanya berputar di kawasan strategis dan perkotaan. Pemerintah harus memastikan dana itu benar-benar menyentuh daerah-daerah terluar seperti Maratua,” ucap politikus PKS ini.
Pemerataan pendidikan di Kaltim akan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan sumber daya manusia. “Kalau akses pendidikan saja masih timpang, bagaimana kita bisa berharap ada SDM unggul dari seluruh daerah Kaltim?” pungkas Agusriansyah.
Editor: Aspian Nur
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan menegaskan kalau akses pendidikan tidak boleh hanya terpusat di perkotaan. Anak-anak di desa juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan fasilitas belajar yang layak dan berkualitas.
“Di desa-desa itu juga ada anak bangsa yang ingin cerdas dan butuh pendidikan. Jangan sampai semua fasilitas hanya terkonsentrasi untuk mereka yang tinggal di kota,” ujar Agusriansyah kepada Korankaltim.com Minggu (14/9/2025).
Pembangunan pendidikan harus diarahkan pada pemerataan. Hal itu mencakup penyediaan infrastruktur sekolah yang memadai serta peningkatan kesejahteraan guru, terutama mereka yang bertugas di daerah sulit akses.
“Tantangan guru di daerah terpencil jelas berbeda dengan di perkotaan. Mereka menghadapi keterbatasan transportasi, sarana belajar, hingga fasilitas dasar. Justru mereka yang harus mendapat dukungan lebih besar, bukan malah dibiarkan berjuang sendiri,” papar Agus.

Kondisi sekolah di Maratua, Kabupaten Berau, yang menurutnya menggambarkan betapa jauhnya disparitas pendidikan di Kaltim. Sekolah-sekolah di wilayah tersebut kerap terabaikan karena faktor geografis.
“Alokasi anggaran pendidikan jangan hanya berputar di kawasan strategis dan perkotaan. Pemerintah harus memastikan dana itu benar-benar menyentuh daerah-daerah terluar seperti Maratua,” ucap politikus PKS ini.
Pemerataan pendidikan di Kaltim akan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan sumber daya manusia. “Kalau akses pendidikan saja masih timpang, bagaimana kita bisa berharap ada SDM unggul dari seluruh daerah Kaltim?” pungkas Agusriansyah.
Editor: Aspian Nur







102 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 42 km utara Ruteng-Manggarai
18 Nov 2026, 15:01:44 WIB • Kedalaman 19 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG