Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda Asli Nuryadin mengatakan meski sektor pendidikan dijamin dengan belanja wajib (mandatory spending) 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), alokasi tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan di lapangan.
Sejumlah sekolah masih kekurangan fasilitas memadai, bahkan beberapa ruang kelas masih berdinding kayu. Jika ditelisik lebih jauh, sebagian besar anggaran terserap untuk gaji pegawai dan belanja rutin non-program.
“Jadi kita harus moderat dan bijak, memberikan masukan secara konstruktif,” kata Asli, Senin (25/8/2025).
Prioritas utama tahun depan adalah sekolah-sekolah dengan bangunan kayu yang membutuhkan revitalisasi. Usulan ini sudah diajukan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar mendapat perhatian serius.
“Mudah-mudahan skala prioritas seperti sekolah kayu ini bisa terakomodasi. Kami juga bersurat ke Jakarta untuk mendapatkan anggaran revitalisasi,” terangnya.
Selain mengupayakan pendanaan melalui APBD Kota Samarinda, pihaknya menargetkan tambahan anggaran dari Pemerintah Pusat.
Kebijakan efisiensi menuntut setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih bijak dalam menetapkan skala prioritas, sehingga anggaran tidak harus sepenuhnya bergantung pada dana kota dan bisa memanfaatkan bantuan keuangan (bankeu) provinsi maupun pusat.
Perubahan mekanisme penganggaran juga menimbulkan tantangan, seperti yang dialami SDN 020 Samarinda Utara. Perbaikan minor sudah dilakukan, sementara perbaikan menyeluruh diharapkan terealisasi tahun depan.
“Untuk perbaikan menyeluruh, sudah kami usulkan. Insyaallah tahun depan bisa terealisasi lebih optimal,” kata Asli.
Karena itu, dirinya berharap ekonomi nasional kembali membaik, sehingga peluang anggaran daerah juga meningkat. Sehingga program pendidikan di Kota Tepian dapat dijalankan lebih maksimal.
“Kita berusaha lagi mengefisienkan yang tidak terlalu prioritas dan menyesuaikan,” tutupnya.
Editor: Erwin