Hingga akhir Juli 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda masih mencatat adanya kekurangan, baik dari sisi data maupun jumlah fisik buku di sejumlah sekolah.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan SD Disdikbud Samarinda, Ida Rahmawati, usai menghadiri rapat koordinasi bersama Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP), Senin (28/7/2025).
Menurutnya, selisih antara data awal dan jumlah siswa terkini menjadi salah satu hambatan dalam pendistribusian.
“Karena kita mengambil data berdasarkan dari 2024, ternyata dalam perjalanan waktu terjadi penambahan siswa dari proses SPMB (Seleksi Penerimaan Murid Baru) pada 2025 serta mutasi peserta didik dari kelas 2 sampai kelas 6,” ungkapnya kepada Korankaltim.com.
Akibatnya, beberapa sekolah mengalami kekurangan buku. Tak hanya LKPD, buku untuk guru pun belum sepenuhnya tersedia. Di sisi lain, ada sekolah yang justru mengembalikan buku karena kelebihan stok.
“Sebagian besar sekolah masih mengalami kekurangan buku, tapi ada juga yang mengembalikan buku karena kelebihan,” ucapnya.
Ida menargetkan seluruh kebutuhan dapat terpenuhi paling lambat akhir Agustus. Buku yang kurang akan dicetak ulang sesuai hasil temuan di lapangan.
“Kalau distribusi SMP belum bisa kita pastikan jumlah kekurangannya karena masih dalam proses pengiriman. Target kami, akhir Agustus ini juga sudah diterima semua oleh satuan pendidikan,” ujarnya.
Untuk tingkat SD, data kekurangan terbilang lebih rinci. Jumlah terbanyak berada di kelas 4, yaitu sekitar 516 eksemplar untuk setiap mata pelajaran. Total ada delapan mata pelajaran yang terdampak. Kekurangan juga ditemukan di kelas 1 dan 2, meski angkanya lebih kecil.
“Kebetulan ada pengembalian buku dari sekolah-sekolah yang kelebihan. Buku-buku yang sedikit kami penuhi dari pengembalian tersebut, jadi tidak semuanya harus dicetak ulang,” lanjut Ida.
Disdikbud Samarinda juga memastikan semua sekolah akan mendapatkan perlengkapan belajar yang dibutuhkan, termasuk sekolah terpadu yang tidak memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) karena melewati batas waktu penarikan anggaran pada 31 Agustus.
“Sekolah seperti SD 028 dan SMP 50 itu kita prioritaskan karena mereka tidak punya anggaran sama sekali selama enam bulan. Kami bantu mulai dari LKPD, buku paket, alat tulis kantor, sampai perangkat penunjang seperti komputer dan printer,” tukasnya.
Editor: Erwin