Kuota Sekolah Negeri Minim, Anak Kurang Mampu Bisa Kesulitan
1 menit baca0 kali dibaca

Penulis: Ainur Rofiah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – di Kabupaten Kutai Kartanegara, ketidakseimbangan antara banyaknya calon siswa yang mendaftar dan keterbatasan daya tampung sekolah negeri masih terjadi.
Setiap tahun ada peningkatan signifikan jumlah pendaftar di sekolah negeri, tetapi kapasitas yang tersedia belum mampu mengakomodasi semua calon peserta didik.
Hal ini pun menjadi sorotan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Sarkowi V Zahry.
“Sekolah negeri tetap menjadi favorit karena dinilai lebih aman dan ekonomis, tetapi ketika kuotanya tidak mencukupi, banyak anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan,” ujar Sarkowi kepada Korankaltim.com Kamis (19/6/2025).
Kondisi ini dapat menghambat pemerataan akses pendidikan, terutama bagi keluarga dengan penghasilan terbatas. Pilihan sekolah swasta seringkali tidak terjangkau bagi mereka yang mengalami kesulitan biaya.
“Banyak orangtua terpaksa menunda pendidikan anaknya selama setahun, bukan karena kesiapan anak, melainkan karena kondisi ekonomi,” ungkap Sarkowi.
Sarkowi menyoroti tantangan geografis Kukar yang luas dan jaraknya yang berjauhan antar wilayah. Karena itu pentingnya pembangunan sekolah baru dengan pendekatan berdasarkan kebutuhan wilayah agar daerah-daerah yang belum terjangkau bisa mendapatkan layanan pendidikan.
“Karakteristik wilayah Kukar sangat beragam, sehingga penentuan lokasi sekolah harus berdasarkan peta kebutuhan yang jelas,” sebutnya.
Daerah Loa Tebu merupakan lokasi potensial untuk mendirikan sekolah baru, mengingat posisinya yang strategis dan bisa melayani peserta didik dari beberapa desa sekitarnya.
Namun proses pembebasan lahan menjadi hambatan utama yang harus segera diatasi. “Solusi pembebasan lahan perlu segera dicari, termasuk kolaborasi antarinstansi dan kemungkinan melibatkan masyarakat lewat skema hibah,” sebut Sarkowi.
Pemerintah provinsi dan kabupaten diminta mempercepat penyusunan peta kebutuhan pendidikan yang berbasis wilayah guna memastikan pembangunan sekolah berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Jika ingin menciptakan generasi yang cerdas, akses pendidikan untuk seluruh lapisan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” pungkas Sarkowi.
Editor: Aspian Nur










