Terkait hal itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Ekti Imanuel menyatakan dukungannya dan mengungkapkan dari seluruh wilayah di Kaltim, hanya Kota Samarinda yang saat ini dinilai memiliki kesiapan optimal untuk mengimplementasikan program tersebut.
Daerah lain seperti Balikpapan dan Kutai Kartanegara (Kukar) masih dalam tahap persiapan. “Baru Samarinda yang benar-benar siap menjalankan program ini. Daerah lain masih menyesuaikan dan belum sepenuhnya siap,” kata Ekti kepada Korankaltim.com Rabu (18/6/2025).
Poltisisi Gerindra itu menegaskan keberhasilan Sekolah Rakyat akan sangat ditentukan oleh keseriusan masing-masing kepala daerah, dalam menindaklanjuti peluang yang telah dibuka oleh pemerintah pusat.
“Pemerintah pusat sudah memberi jalan, tinggal bagaimana kepala daerah menyambutnya. Semua bergantung pada inisiatif mereka,” ujarnya.
DPRD Kaltim tetap berkomitmen mengawal dan mengawasi pelaksanaan kebijakan ini agar berjalan sesuai harapan. Di sisi lain, Ekti juga menyoroti persoalan lama dalam sistem pendidikan yakni ketimpangan distribusi guru khususnya di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) seperti Mahakam Ulu (Mahulu) dan Kutai Barat (Kubar).
“Untuk wilayah 3T, kami mendorong agar pengajar diprioritaskan dari putra daerah. Mereka lebih mengenal kondisi lokal dan cenderung bertahan lebih lama,” jelas Ekti.
Ia mencontohkan kondisi serupa di sektor Kesehatan dimana tenaga medis yang dikirim ke pelosok sering kali hanya bertahan sebentar karena keterbatasan fasilitas dan insentif, berbeda dengan di kota besar.
“Kalau gurunya berasal dari luar daerah, biasanya tidak lama bertahan. Tapi jika dari warga lokal, kesinambungan program lebih terjamin,” pungkas Ekti.
Editor: Aspian Nur