Buku yang ditulisnya menurut Herdiansyah untuk menyadarkan para koruptor agar cara kotor dalam berpolitik harus dihilangkan apalagi Kalimantan Timur jadi provinsi nomor sembilan terkorup di Indonesia.
"Cara kotor yang sering digunkan itu tidak mengedukasi publik, justru menimbulkan antipati terhadap politik dan makin menjijikan, makin kotor. Cara ini dikontribusikan oleh para partai politik dan pimpinan partai," tegas Herdiansyah.
Cara terbaik untuk mengembalikan politik ke track yang sesungguhnya adalah mengedepankan politik yang bermartabat dan tanpa melibatkan aktivitas dan budaya korupsi.
"Dimanapun ada kekayaan alam yang besar, potensi korupsinya pasti juga sangat besar, apalagi pengelolaannya tidak dibuat dengan sebaik mungkin, baik pengawasan dan distribusinya," jelasnya.
Pihak yang harus bertanggung jawab terhadap iklim korupsi di Kaltim adalah partai politik karena saat ini tidak ada upaya untuk melakukan pembenahan tentang cara berpolitik yang bermartabat. Apalagi cara Parpol yang gerakannya dikehendaki oleh oligarki.
Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kaltim Baharuddin Demmu mengatakan buku ini sebagai alat penyadaran bagi para koruptor karena pekerjaan tersebut merupakan kerja-kerja yang berbahaya dan bisa membuat banyak orang yang dirugikan. "Mahasiswa harus baca buku ini, karena buku ini membahas alur-alur potensi korupsi ada di mana saja," kata Demmu.
Editor: Aspian Nur