Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar. “Karena sekolah untuk ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) tidak banyak di Samarinda dan itu sekolah swasta, padahal masih banyak ABK yang secara ekonomi menengah ke bawah sehingga tidak memiliki biaya,” ujar Deni kepada Korankaltim.com Selasa (3/10/2023).
Dengan keterbatasan ekonomi yang dimiliki artinya ada beberapa ABK yang tidak bersekolah. Karena itu terobosan dari pemerintah soal penggabungan keduanya memang sudah tepat.
Dengan adanya sekolah inklusi ini memberikan kesempatan pada ABK bisa bersekolah di sekolah negeri, sehingga tidak diperlukan biaya yang besar seperti sekolah ABK yang dikelola pihak yayasan atau swasta.
“Tetapi kembali lagi pada pemenuhan fasilitas di sekolahnya, harus melengkapi sarpras (sarana dan prasarana)-nya. Artinya mulai dari toilet, lingkungan sampai gurunya,” ucap Deni.
Editor: Aspian Nur
Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar. “Karena sekolah untuk ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) tidak banyak di Samarinda dan itu sekolah swasta, padahal masih banyak ABK yang secara ekonomi menengah ke bawah sehingga tidak memiliki biaya,” ujar Deni kepada Korankaltim.com Selasa (3/10/2023).
Dengan keterbatasan ekonomi yang dimiliki artinya ada beberapa ABK yang tidak bersekolah. Karena itu terobosan dari pemerintah soal penggabungan keduanya memang sudah tepat.
Dengan adanya sekolah inklusi ini memberikan kesempatan pada ABK bisa bersekolah di sekolah negeri, sehingga tidak diperlukan biaya yang besar seperti sekolah ABK yang dikelola pihak yayasan atau swasta.
“Tetapi kembali lagi pada pemenuhan fasilitas di sekolahnya, harus melengkapi sarpras (sarana dan prasarana)-nya. Artinya mulai dari toilet, lingkungan sampai gurunya,” ucap Deni.
Editor: Aspian Nur