Kedua, kebutuhan rekrutmen guru di setiap sekolah berbeda-beda. Karenanya, rekrutmen terpusat tidak menjawab solusi atas permasalahan tersebut. Ketiga, pemerintah daerah tidak mengajukan formasi guru ASN yang sesuai dan cocok dengan kebutuhan sekolah.
Marketplace guru yang ditawarkan Nadiem berupa semacam platform berisi database calon guru yang sudah pernah mengikuti seleksi ASN PPPK ataupun lulusan pendidikan profesi guru (PPG) prajabatan yang dinilai layak menjadi guru PPPK.
Sekolah dapat merekrut guru sesuai formasi yang disediakan pemerintah pusat dengan mengacu pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tanpa bergantung pada rekrutmen guru ASN secara nasional.
Nadiem mengatakan marketplace guru ini sudah didiskusikan juga bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Pelaksanaan rekrutmen guru PPPK dengan sistem marketplace ini rencananya dilakukan mulai 2024. "Di mana guru-guru yang boleh mengajar, masuk ke dalam database yang bisa diakses seluruh sekolah," ujar Nadiem.
Dikeluhkan guru honorer, dikritik DPR Dini Ika Lestari, seorang guru honorer, sempat menyampaikan keluhannya kepada Presiden Joko Widodo saat bertemu di kawasan wisata Malioboro, Kota Yogyakarta, Sabtu (3/6/2023) malam. Ia tak setuju dengan ide marketplace guru yang disampaikan Nadiem.
"Bisa ngeluapin tadi sih bilangnya, 'mohon maaf ya, Pak Jokowi tolong bilangin Mas Menteri (Nadiem) jangan ada marketplace guru', gitu," kata Dini yang merupakan warga asli Tangerang kepada wartawan.
"Kita kan sebagai guru, apalagi sudah honorer sepuluh tahun. Iih, ibu saya, sudah lebih berpuluh-puluh tahun belum diangkat jadi PNS, tolong lah pak ya," sambung dia.
Dini berharap Nadiem bersedia turun ke lapangan untuk mengecek langsung kondisi para guru-guru honorer di daerah. Menurutnya, kesejahteraan masih menjadi isu utama para guru honorer.
"Please banget, ya kalau kali-kali boleh gitu, para menterinya turun ke bawah melihat guru-guru ini di lapangan kayak apa, ya Mas Menteri Nadiem Makarim," ucapnya.
"Tolong diperhatikan lagi, kesejahteraan guru-guru honorer di negeri dan swasta, kasihan lho. Jadi sebenarnya kita enggak mau ada PPPK apa lah itu, maunya udah PNS aja," imbuhnya.
Kritik juga datang dari Senayan. Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PAN Zainuddin Maliki menilai marketplace guru ala Nadiem tersebut tak menyelesaikan masalah proses rekrutmen guru PPPK atau khususnya yang masuk kategori P1.
Guru honorer P1 merupakan kelompok guru honorer yang telah lulus passing grade, namun belum mendapat formasi dan SK Pengangkatan. "Penerapan marketplace tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi guru honorer yang masuk kategori P1," kata Zainudin kepada CNNIndonesia.com, Senin (5/6/2023).
Ia menyebut masalah pengangkatan guru honorer P1 terbentur formasi yang selama ini ditentukan oleh pemerintah daerah setempat. Menurutnya, pemda juga enggan mengusulkan formasi karena aturan penggajian dan tunjangan tidak sinkron antara pusat dan daerah.
Zainuddin menerangkan Kementerian Keuangan memang mengeluarkan PMK 212 Tahun 2022 yang menyatakan gaji dan tunjangan guru PPPK bersumber dari dana alokasi umum khusus pendidikan.
Kendati demikian, aturan lain dalam Perpres dan Permendagri menyatakan gaji dan tunjangan guru PPPK dibebankan daerah. "Karena terdapat aturan yang membebankan gaji dan tunjangan kepada pemda itulah yang menjadikan keberatan pemda mengajukan formasi," ucap dia.
Di sisi lain, Ketua Korwil se-Indonesia Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Ekomardiono menaruh harapan pada perubahan sistem yang digagas Nadiem. Eko yang mengaku berasal dari organisasi sekolah negeri itu menyebut pihaknya mendukung upaya pemerintah tersebut.
“Insya Allah sistem marketplace baik tujuannya agar lebih kondusif dalam pemilihan formasi sekaligus penempatannya. Harapannya bagi P1 yang terkatung-katung tidak jelas nasibnya bisa diberikan solusi baik Pemda setempat dan pusat untuk bersinergi menuntaskannya dengan cara pengusulan formasi dan kuota diperbanyak," kata Eko, kemarin.
Eko menjelaskan hampir semua honorer dari sekolah negeri tidak memiliki sertifikat pendidik (serdik). Ia pun menilai marketplace talenta guru bisa mengisi kekosongan guru ASN PPPK secara efisien.
"Honorer negeri kemarin kalah dengan swasta dan banyak jadi korban tidak bisa lolos dan terlempar keluar induk lantaran negeri tidak punya serdik," kata Eko.
"Saat guru dalam marketplace itu sudah terkonfirmasi direkrut oleh sekolah, guru itu akan otomatis diangkat sebagai ASN PPPK. Pemerintah menerapkan mekanisme itu akan sangat efisien mengisi kekosongan guru ASN PPPK," imbuh dia.
Editor: Maruly Zainuddin
