Tentunya, secara keseluruhan akan ditindaklanjuti. “Disdikbud akan menindaklanjuti, karena memang setiap kabupaten/kota itu memiliki TPP yang berbeda-beda. Tapi semua permintaan mereka telah dicatat dan didengarkan,” kata Yekti.
Menurutnya, secara umum menyangkut aturan pemberian TPP perlu menyesuaikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Sebenarnya pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan pada guru pendidik dengan syarat kemampuan keuangan daerah,” urai Yekti.
Ia mengatakan, setiap TPP yang diterima PPPK memiliki perbedaan antara provinsi dan kabupaten/kota. Itu sebabnya perlu mengikuti kemampuan keuangan daerah masingmasing.
“Kenaikan TPP yang diberikan berbeda-beda dan menyesuaikan aturan daerah, atau sesuai dengan golongan mereka sebagai PNS. Setiap golongan PNS memiliki grade yang berbeda juga,” tutup dia. (*/kk)
Editor: Rusdianto
Tentunya, secara keseluruhan akan ditindaklanjuti. “Disdikbud akan menindaklanjuti, karena memang setiap kabupaten/kota itu memiliki TPP yang berbeda-beda. Tapi semua permintaan mereka telah dicatat dan didengarkan,” kata Yekti.
Menurutnya, secara umum menyangkut aturan pemberian TPP perlu menyesuaikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Sebenarnya pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan pada guru pendidik dengan syarat kemampuan keuangan daerah,” urai Yekti.
Ia mengatakan, setiap TPP yang diterima PPPK memiliki perbedaan antara provinsi dan kabupaten/kota. Itu sebabnya perlu mengikuti kemampuan keuangan daerah masingmasing.
“Kenaikan TPP yang diberikan berbeda-beda dan menyesuaikan aturan daerah, atau sesuai dengan golongan mereka sebagai PNS. Setiap golongan PNS memiliki grade yang berbeda juga,” tutup dia. (*/kk)
Editor: Rusdianto