Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PPU Wakidi menjelaskan sebelumnya mereka telah membahas terkait pengadaan seragam sekolah gratis ini dan ditiadakannya seragam sekolah gratis hasil evaluasi eksekutif dan legislatif, karena dinilai selalu bermasalah dalam pengadaannya.
“Itu hasil evaluasi, sebelumnya seragam sekolah gratis sudah dianggarkan tapi banyak permasalahan dalam pengadaan,” ungkap Wakidi.
Pemberian seragam sekolah untuk seluruh pelajar di tingkat TK, SD, SMP dan SMK/SMK Negeri bahkan hingga sekolah swasta dinilai sangat bagus, namun pelaksanaan teknis dianggap kurang tepat.
Dalam pengadaannya pun dinilai tidak memberikan keuntungan bagi para pelaku usaha di daerah setempat, karena barangnya didatangkan dari luar daerah.
“Kalau melibatkan pekerja yang ada di PPU, saya setuju. Penjahit bisa dapat bagian pekerjaan karena anggaranya besar jadi mereka bisa mendapatkan pendapatan dari pengadaan yang ada di kabupaten. Kalau itu dilakukan, sangat bagus,” sebut Wakidi.
Dengan memberdayakan pelaku usaha lokal khususnya para pengusaha tailor atau penjahit, dapat meningkatkan perekonomian dan perputaran ekonomi di Benuo Taka.
“Kalau difokuskan ke perusahaan besar, efek income-nya di masyarakat kurang. Harusnya kearah sana. Harapan kami pengadaan apapun kalau bahannya ada di lokal maka harus diarahkan ke sana supaya perputaran ekonomi merata,” pungkas Wakidi.
Penulis: */Erwin
Editor: Aspian Nur
