"Menunjuk Saudara Hamdam, Wakil Bupati PPU masa jabatan tahun 2018-2023, untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati PPU sampai dengan dilantiknya Wakil Bupati sebagai Bupati," bunyi diktum kedua keputusan Mendagri tersebut.
Keputusan Mendagri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak 4 Oktober 2022.
Sebelumnya, Mendagri Tito mengeluarkan keputusan bernomor 131.64-1525 tahun 2022 tertanggal 19 Juli, yang mana Abdul Gafur diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Bupati PPU, karena menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tipikor di PN Samarinda.
PN Samarinda pada 26 September 2022 putuskan Abdul Gafur dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tipikor, menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan, dan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam pemilihan jabatan publik selama tiga tahun dan enam bulan.
Penulis : Faishal Ays
Editor Aspian Nur
"Menunjuk Saudara Hamdam, Wakil Bupati PPU masa jabatan tahun 2018-2023, untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati PPU sampai dengan dilantiknya Wakil Bupati sebagai Bupati," bunyi diktum kedua keputusan Mendagri tersebut.
Keputusan Mendagri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak 4 Oktober 2022.
Sebelumnya, Mendagri Tito mengeluarkan keputusan bernomor 131.64-1525 tahun 2022 tertanggal 19 Juli, yang mana Abdul Gafur diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Bupati PPU, karena menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tipikor di PN Samarinda.
PN Samarinda pada 26 September 2022 putuskan Abdul Gafur dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tipikor, menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan, dan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam pemilihan jabatan publik selama tiga tahun dan enam bulan.
Penulis : Faishal Ays
Editor Aspian Nur