Dalam pertemuan ini, disepakati untuk memanggil para kontraktor pembangunan Intake Sepaku untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP). “Sesuai dengan hasil rapat dengan dewan itu disepakati untuk memanggil pihak perusahaan,” jelas Suhardi Senin (8/8/2022) hari ini.
RDP sengaja dijadwalkan untuk meminta tanggapan dan klarifikasi terkait pemberian upah yang diduga tidak seusai dengan UMK. “Kalau untuk waktunya nanti dijadwalkan oleh DPRD PPU,” jelas Suhardi lagi.
Berdasarkan informasi yang diterima pemerintah dan para anggota dewan para tenaga kerja harian lepas hanya diupah Rp80 ribu per hari.
Besaran upah buruh harian lepas sekecil itu dinilai tidak seusai dengan aturan mengingat besaran UMK PPU tahun 2022 sebesar RpRp3,369,306 per bulan.
Penulis : Erwin
Editor : Aspian Nur
Dalam pertemuan ini, disepakati untuk memanggil para kontraktor pembangunan Intake Sepaku untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP). “Sesuai dengan hasil rapat dengan dewan itu disepakati untuk memanggil pihak perusahaan,” jelas Suhardi Senin (8/8/2022) hari ini.
RDP sengaja dijadwalkan untuk meminta tanggapan dan klarifikasi terkait pemberian upah yang diduga tidak seusai dengan UMK. “Kalau untuk waktunya nanti dijadwalkan oleh DPRD PPU,” jelas Suhardi lagi.
Berdasarkan informasi yang diterima pemerintah dan para anggota dewan para tenaga kerja harian lepas hanya diupah Rp80 ribu per hari.
Besaran upah buruh harian lepas sekecil itu dinilai tidak seusai dengan aturan mengingat besaran UMK PPU tahun 2022 sebesar RpRp3,369,306 per bulan.
Penulis : Erwin
Editor : Aspian Nur