Wakil Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Hartono Basuki membenarkan adanya pemasangan plang yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan di dalamnya terdapat lahan milik warga. Sampai kini pun dianggap belum ada upaya dari pemerintah menyelesaikan masalah lahan masyarakat tersebut.
“Ada lahan sudah bersertifikat dan ada juga yang belum. Ada yang masuk di pusat inti pemerintahan dan ada yang di klaim masuk wilayah KBK padahal sudah bersertifikat,” papar Hartono kepada Korankaltim.com Senin (14/3/2022) hari ini.
Karena terdapat pemasangan plang, warga yang memiliki lahan yang sudah digarap bahkan terdapat bangunan rumah merasa waswas dan membutuhkan kejelasan.
“Resah iya dan butuh penjelasan terkait hal itu,” ucap wakil rakyat Dapil Sepaku tersebut.
Penulis : Erwin
Editor : Aspian Nur
Wakil Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Hartono Basuki membenarkan adanya pemasangan plang yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan di dalamnya terdapat lahan milik warga. Sampai kini pun dianggap belum ada upaya dari pemerintah menyelesaikan masalah lahan masyarakat tersebut.
“Ada lahan sudah bersertifikat dan ada juga yang belum. Ada yang masuk di pusat inti pemerintahan dan ada yang di klaim masuk wilayah KBK padahal sudah bersertifikat,” papar Hartono kepada Korankaltim.com Senin (14/3/2022) hari ini.
Karena terdapat pemasangan plang, warga yang memiliki lahan yang sudah digarap bahkan terdapat bangunan rumah merasa waswas dan membutuhkan kejelasan.
“Resah iya dan butuh penjelasan terkait hal itu,” ucap wakil rakyat Dapil Sepaku tersebut.
Penulis : Erwin
Editor : Aspian Nur