Perwakilan THL Setwan DPRD PPU, Yusman mengaku hingga kini belum melaksanakan penandatanganan SPK dari Sekretariat DPRD PPU.
Biasanya proses penandatanganan dilakukan secara serentak pada Januari. Namun kini tak kunjung disodorkan oleh Sekretariat DPRD PPU.
“Yang jelas persyaratan yang diminta seperti surat bebas narkoba sudah kami penuhi, bahkan lamaran sudah disetorkan,” ungkapnya kepada awak media, Kamis (11/2), kemarin.
Menurut Yusman, hingga kini dirinya beserta rekannya yang lain belum mendapatkan alasan kenapa tidak mendapatkan perpanjangan kontrak.
Tetapi, sambungnya, sepertinya masih memilih dan memilah yang bakal digeser dan yang tidak, karena sudah ada sebagian kecil yang telah menjalani penandatanganan kontrak.
Terlebih, terdapat penambahan THL baru dan mereka sudah tanda tangan SPK. Sedangkan mereka yang telah lama atau bertahun-tahun bekerja belum tanda tangan.
“Sampai kini belum menerima gaji, kasihan kami yang merupakan kepala rumah tangga yang harus memenuhi kebutuhan keluarga,” katanya.
Karena tak kunjung mendapatkan penandatanganan SPK, mereka menjadi takut dan waswas. Sebab mereka masih meiliki tanggungan yang harus dipenuhi kebutuhannya.
“Jangan sampai gara-gara gaji naik kita harus diseleksi, kalau memang seleksinya terbuka, ayo kami siap. Kami juga mengharapkan teman-teman yang sudah lama disini tidak ada yang dikurangi, kalaupun ada penambahan ya silakan yang penting tidak ada pengurangan, kasihan piring nasi kami tumpah,” jelasnya.
Ia mengecam apabila tidak ada kepastian. Mereka para THL ini akan segera melakukan pertemuan kepada pimpinan kepala daerah untuk menyampaikan keluh kesahnya.
Penulis : */erwin
Editor : Bambang Irawan