“Karena pembangunan PUG ini menjamin akses, partisipasi, kontrol baik laki-laki maupun perempuan, serta penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus dalam pembangunan” kata Desy. Di Samarinda sendiri sambung dia, pembangunan PUG masih belum bisa dikatakan berjalan maksimal dan perlu ditingkatkan dalam menyusun rencana aksi secara kontinyu, serta masih adanya isu-isu gender yang belum masuk dalam renstra OPD.
Tapi kendati demikian, Samarinda tetap masuk sebagai kota yang ikut serta dalam evaluasi pelaksanaan pembangunan PUG oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “Harapannya semoga tahun ini kota kita bisa terpilih untuk mendapatkan Anugerah Parahita Ekapraya sebagai penghargaan tertinggi untuk kategori PUG,” harapnya.
Kesempatan pagi itu juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama pelaksanaan pembangunan PUG di Kota Samarinda yang dilakukan semua elemen terlibat baik eksekutif, legislatif, hingga kepolisian. Sementara Sekda Samarinda, Sugeng Chairuddin dalam arahannya meminta jika bimtek yang berlangsung tadi bukan hanya sekedar sosialisi receh yang setelah pelaksanaan tidak ada aksi kelanjutan.
Ia berharap DP2PA bisa terus mengawal aksi-aksi di lapangan, baik dalam penyusunan program kerja hingga anggaran. “Jadi saya minta bimtek hari ini bukan hanya sekedar sosialisasi yang berharap output saja, yang penting anggaran kegiatan keluar aman sudah. Jadi bukan itu. Tapi saya harapkan benefitnya juga ada. Artinya setelah sosialisasi langsung ada aksi dalam mendukung pembangunan PUG di Samarinda,” terang Sekda.
Apalagi hasil evaluasi Millennium Development Goals yang berakhir pada tahun 2015 lalu tercatat bahwa pengawasan terhadap kesetaraan gender tidak optimal dan termasuk yang paling mengecewakan dunia adalah kegagalan negara menurunkan angka kematian ibu, serta kasus kekerasan dalam rumah tangga juga masih tinggi.
Tentu ini menjadi catatan agar kedepan Pemerintah harus memastikan pemenuhan hak kelompok rentan seperti perempuan, anak perempuan, kelompok disabilitas dan penyandang HIV jangan sampai ada yang tertinggal. Oleh itu, mantan Kepala Bappeda ini mengingatkan kepada Instansi DP2PA agar isu-isu gender wajib dimasukkan dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD supaya menjadi panduan dan pedoman dalam memberikan pelayanan untuk mendorong rencana anggaran bagi fungsi gender.
“Mumpung sekarang kita lagi menyusun buku putih untuk tahun 2022, saya minta pihak yang mengakomodir program gender ini agar bisa memasukan perencanaan program pembangunan kerja di RPJMD mendatang,” tutupnya. Hadir sebagai pembicara siang itu, anggota DPRD Samarinda Sri Puji Astuti, serta akademisi dari Sri Institute Aminatun Zubaedah. (adv/kmf-smd)
